Bramantyo Suwondo Sayangkan Pembatalan Visa Pelajar Indonesia di Australia

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo mengaku, dirinya sangat menyayangkan tindakan beberapa mahasiswa yang lalai dalam menaati persyaratan yang tercantum dalam visa pelajar yaitu terkait batas jam kerja.

Hal tersebut disampaikan Bramantyo melalui Siaran Pers, Selasa (14/1/2020).

Menurut Bramantyo, Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap calon pelajar atau mahasiswa Indonesia mendatang yang ingin mendapatkan visa pelajar untuk bisa melanjutkan pendidikan di Australia.

“Karena hal itu dapat mempengaruhi proses aplikasi visa pelajar dari calon pelajar asal Indonesia di masa yang akan datang,” katanya.

Bramantyo menjelaskan, pada tahun 2018 data Departemen Pendidikan Australia menunjukkan bahwa jumlah pelajar Indonesia di level pendidikan tinggi mencapai 9.875 orang atau sekitar 2.5% dari total jumlah pelajar asing di Australia.

“Jika dijumlahkan dengan pelajar di tingkat lainnya, maka jumlah pelajar Indonesia di Australia mencapai lebih dari 16 ribu orang. Indonesia konsisten berada dalam sepuluh besar jumlah pelajar asing di Australia,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Bramantyo berpendapat, dengan besarnya minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Australia, maka harus ada kesadaran di antara pelajar untuk mengikuti persyaratan visa pelajar agar tidak merugikan calon pelajar Indonesia yang berkeinginan memproses visa pelajarnya.

“Saya harap pemerintah Indonesia, khususnya lewat kedutaan dan konsulat, dapat melakukan pengawasan dan bimbingan kepada pelajar-pelajar yang sedang atau pun yang akan belajar ke luar negeri,” harapnya.

Selain itu, lanjut anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah 6 tersebut, baik dari pihak pemerintah atau pelajar seharusnya dapat saling mengingatkan untuk disiplin menaati aturan visa yang ada.

“Berdasarkan pengalaman saya selama studi di Australia, pelajar-pelajar Indonesia sering berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat jenderal, atau Persatuan Pelajar Indonesia (PPI),” tuturnya.

Acara-acara tersebut, menurut Bramantyo, dapat dijadikan wadah bagi pemerintah dan para pelajar untuk mengingatkan satu sama lain untuk mengikuti aturan visa.

“Sehingga, kejadian pembatalan visa tidak terulang lagi dan citra baik Indonesia bisa terjaga,” tutupnya.(Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *