Kejati DKI Gelar Apel Gabungan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2020

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID- JAKARTA: Kejaksaan Tinggi (Kejati)  DKI gelar apel gabungan dan penandatanganan perjanjian kinerja,  tahun 2020, di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)  Jakarta Selatan.

Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono,  acara ini dipimpin langsung Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)  DKI Asri Agung Putra, yang baru menjabat Kajati DKI menggantikan Warih Sadono.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati)  DKI Sarjono Turin,  para Asisten,  para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  di lima wilayah DKI serta para pejabat struktural dan fungsional di Kejati DKI dan Kejari se-DKI Jakarta.

“Jumlah keseluruhan jajaran Kejaksaan se-DKI yang mengikuti acara tersebut sebanyak 320 personil,” ungkap Hari, dalam siaran pers,  Selasa (14/1).

Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan oleh para Asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejati DKI Jakarta dihadapan Asri Agung Putra.

LIMA TUJUAN

Hari menyebutkan ada lima tujuan dari penandatanganan perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Peraturan Menpan RB berisi tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integeritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Kedua, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapain tujuan dan sasaran organisasi.

Keempat, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi, supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Terakhir, sebagai dasar dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai.

SESUAI TUPOKSI

Pada kesempatan tersebut, Kajati  DKI Asri Agung Putra meminta  seluruh personel dijajaran Kejati DKI Jakarta untuk selalu  bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Pelaksanaan pekerjaan ini  berpedoman pada  Standar Operasional Prosedur (SOP),  dengan tidak melakukan perbuatan tercela atau penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

“Selain itu,  seluruh jajaran Kejaksaan agar selalu bekerja sesuai tujuh arahan Jaksa Agung,” katanya mengingarkan.

Tujuh arahan Jaksa Agung ST.  Burhanuddin adalah upaya menjamin

suatu wilayah bebas dari korupsi, menegakan hukum guna mendukung investasi, berkonsentrasi pada penyelamatan aset pusat/daerah.

Kemudian,   pemanfaatan aset IT guna mendukung tugas, menciptakan pengawasan yang ketat guna melaksanakan secara konsisten WBK/WBBM,

Lalu,   meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan dapat mengimplementasikan optimalisasi kinerja yang efektik dan efisien dalam skala nasional. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *