Mendag Agus Ngotot Nego Eropa Dikritisi Lemahkan Kebijakan Atasi Defisit Dagang Rp 43,5 T

EKBIS HEADLINE

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Larangan sawit mentah (CPO) Indonesia dipakai biofuel Uni Eropa ditanggapi Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk negosiasi damai di tengah kebijakan Presiden Joko Widodo memaksimalkan manfaat biofuel B50 domestik. Menyusul kritik ekonom Faisal Basri terkait kebijakan impor penyebab lonjakan defisit perdagangan hingga Rp 43,5 trilyun.

“Rapat konsolidasi, bersama Wamenlu & pemangku kepentingan minyak sawit, untuk menyinergikan informasi dan data agar konsultasi dapat dilakukan secara optimal dan menguntungkan Indonesia terutama Uni Eropa,” ujar Wamendag, Jerry Sambuaga, didampingi Karohumas, Olvy Andrianita, Senin (13/1/2020).

Kebijakan Uni Eropa dalam RED II terkait larangan pemakaian biofuel dari CPO Indonesia merupakan balasan Eropa karena kemenangan gugatan Indonesia atas tuduhan Benua Biru di WTO bahwa sawit Indonesia hasil merusak lingkungan.
Kondisi itu, bagi pengamat perikanan Suhana, serupa dengan kebijakan Indonesia terkait impor hasil laut dari Cina sementara diketahui nelayan Cina mencuri ikan dari laut Indonesia seperti Natuna. “Persoalannya impor hasil ikan dari Cina itu tidak terbatas ikan-ikan yang berjenis tidak ada di Indonesia. Alhasil, nelayan kita kalah bersaing dengan impor ikan Cina,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/1).

Contoh lainnya adalah penangkapan barang-barang impor ilegal, sebagian besar asal Cina, oleh Kementerian Perdagangan sepanjang 2019, yang memperburuk kondisi ekonomi nasional. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bahkan menangkap 858.240 pulpen merek Standar AE7 Alfa tip 0,5 Made In Indonesia dipalsukan berasal Cina senilai Rp 1,02 milyar, Jumat (10/1/2020).

Kelemahan kebijakan impor seperti itulah yang dikritisi ekonom Faisal Basri.

Katanya, biang keladi lonjakan defisit perdagangan nasional lebih dikarenakan anjloknya surplus perdagangan nonmigas sebagai imbas lonjakan impor di sektor tersebut.

“Jadi, lonjakan defisit bukan semata impor minyak & gas bumi (migas) melainkan kebijakan impor yang berlebihan serta kurangnya pengawasan dalam penindakan pelanggaran-pelanggaran hukum terkait impor,” ujarnya kepada wartawan, seperti tulisannya berjudul: Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk dan Benalu di Lingkungan Dekat Presiden.
Alhasil, Badan Pusat Statistik mengakumulasi defisit neraca perdagangan periode Januari-November 2019 mencapai USD 3,11 miliar setara Rp 43,5 trilyun dengan kurs Rp 14.000/dolar AS. “Realisasi defisit ini masih lebih rendah ketimbang periode sama 2018 sebesar USD7,6 miliar,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

“Memang ada surplus perdagangan sebab nilai ekspor hanya US$14,01, dan impor mencapai USD 15,34 miliar.” (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *