PPP Nilai Pembentukan Pansus Jiwasraya Tidak Ada Urgensinya

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai, tidak ada urgensi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah perusahaan asuransi Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan Arsul kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1/2020).

Hal tersebut, menurut Arsul, karena Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga melakukan praktik korupsi di Jiwasraya.

“Pansus itu hanya satu pilihan. Pilihan lain kan ada juga, yaitu panja. Tinggal nanti saya yakin fraksi-fraksi akan berembuk, fokus kita di mana,” ujarnya.

Menurut Arsul, jika saat ini fokus untuk mengembalikan dana nasabah, maka pembentukan Panitia Kerja (Panja) lebih tepat.

“Kalau fokus kita ke ikhtiar memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, menurut saya Pansus tidak tepat. Itu biar menjadi Panja di komisi terkait. Misalnya Komisi VI atau didukung kalau ada Panja lain di Komisi III terkait dengan penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti, kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilainya lemah dalam mengawasi perusahaan asuransi.

“Sistem pemerintahan kita mengamanahkan pengawasan bank atau lembaga keuangan seperti asuransi ada pada OJK meski ada dewan asuransi. Ini kenapa tidak ada early warning. Sampai sekarang OJK masih diam-diam saja, yang galak malah BPK. Ini yg harus ditanya kenapa OJK diam,” tuturnya.

Diketahui kelima tersangka kasus Jiwasraya ditahan terpisah, yakni eks kepala divisi investasi ‎jiwasraya Syahmirwan ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur dan eks direktur utama Jiwasraya Hendrisman Rahim ditahan di Pomdam Jaya Guntur.

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny ditahan di Rutan KPK. Terakhir Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral, Heru Hidayat ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

‎Kelimanya diancam dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Ambang Batas PT

Terkait rekomendasi Rakornas PDIP tentang ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang akan ditambah menjadi 5 persen, Asrul mengaku partainya menghormati rekomendasi tersebut.

Namun, PDIP menurut Arsul, tidak memaksakan kehendaknya, melainkan tetap mengedepankan semangat gotong royong dan musyarawah mufakat.

“Ya DPR RI tentu ketika melihat dan tadi malam kita juga bicara dengan Mas Hasto (Kristiyanto -red) bahwa itu tentu aspirasi dari atau keputusan Rakernas PDIP, kami hormati, tapi kan dengan semangat gotong royong yang dikedepankan PDIP juga terbuka untuk musyawarah soal ini,” katanya.

PPP sendiri, kata anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah 10 itu mengatakan, ‘Partai Ka’bah’ tidak setuju apabila ambang batas PT dinaikkan.

“PPP setujunya kalau bisa tidak dinaikkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai sesama sekjen partai pendukung pemerintah, Arsul mengaku, dirinya dan Hasto tidak terlalu spesifik membicarakan wacana penambahan ambang batas PT.

“Tidak, tidak, kita secara spesifik tidak membahas hal itu. Itu kan sudah jadi keputusan ya tidak usah kemudian dibahas lagi lah kenapa alasannya ini atau itu. Kita hormati,” ungkapnya.

Arsul mengungkapkan, partai-partai pendukung pemerintah akan segera bertemu untuk membicarakan besaran ambang batas PT yang akan disepakati bersama.

“Intinya adalah tentu kami yang 10 partai sekarang ditambah Gerindra ada di koalisi pemerintahan itu akan secara terbuka mendiskusikan soal ini,” tutupnya.

Seperti diketahui, Rakernas PDIP yang berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat, 10-12 Januari 2020 menghasilkan salah satu rekomendasi menaikkan ambang batas PT menjadi 5 persen dari saat ini hanya 4 persen. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *