Diusulkan Dibubarkan DPR RI, Ketua DK OJK Berkilah Lembaganya Telah Bekerja Profesional

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso meresponi, wacana pembubaran lembaganya.

Wacana pembubaran OJK disebabkan lemahnya pengawasan terhadap Asuransi Jiwasraya yang gagal membayar polis kepada nasabah.

Wimboh mengatakan, selama ini OJK telah bekerja profesional.

Hal itu diungkapkan Wimboh usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan jajaran DK OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1/2020).

“Kita profesional. Sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dan tentunya ini nanti akan kita sampaikan pada Komisi XI,” katanya.

Wimboh mengklaim, lembaganya telah melakukan penyidikan awal terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya.

“Punya (wewenang), dalam hal penyidikan ada yang sudah kita masukkan, dalam proses bukan berarti tidak ada sama sekali, ada,” tegasnya.

Wimboh menepis, anggapan DPR yang menyebut lembaganya tidak menyidik asuransi plat merah tersebut.

“Tentunya kita apabila sudah ditangani, ya tentunya kita kan semua permasalahan itu kita juga berdiskusi dengan kejaksaan, kita apabila sudah ditangani kejaksaan ya sudah kita ikuti aja,” terangnya.

Wimboh mengatakan OJK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan menyepakati bahwa penyidikan diambil alih oleh korps adhyaksa.

“Kita juga melakukan pemeriksaan secara detil terhadap jiwasraya sehingga nanti disitu bisa sharing informasi,” ujarnya.

Wimboh memastikan, pengawasan OJK terhadap Jiwasraya dilakukan independen, hingga ditemukannya indikasi gagal bayar triliunan rupiah terhadap pemegang polis.

“Kita bekerja profesional, independen, dan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, apa yang telah kita lakukan selama ini,” ungkapnya.

Wimboh berharap, OJK bersama Kementerian BUMN, bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang tengah membelit Jiwasraya, utamanya soal pengembalian dana nasabah melalui holding perusahaan BUMN.

“Semua orang tahu permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan baru. Ini sudah cukup lama, semua orang tahu, tinggal pilihan kapan ini harus segera kita selesaikan dan kita cari jalan keluarnya,” tuturnya.

Diketahui, Komisi XI DPR RI mengusulkan fungsi pengawasan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).

Secara tidak langsung, Komisi XI DPR RI juga mengusulkan agar OJK dibubarkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga menyatakan, peluang ini terbuka melihat masalah di industri keuangan yang mencuat beberapa waktu terakhir.

Persoalan itu menyangkut sektor asuransi dan perbankan, misalnya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), hingga PT Bank Muamalat Tbk.

“Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu,” ungkap Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/1/2020). (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *