My Esti Wijayanti: Gugatan Terhadap Izin Gereja Katolik Karimun Harus Dihentikan

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS – KARIMUN: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayati meminta surat gugatan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) terhadap izin pendirian Gereja Katolik Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau dicabut.

Hal tersebut disampaikan Esti kepada para wartawan melalui Siaran Pers, Senin (27/1/2020).

APKK sendiri, ungkap Esti memang sedang melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Batam terkait dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katolik Paroki Santo Joseph bernomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterbitkan Pemkab Karimun.

“APKK menilai terbitnya IMB itu tidak prosedural dan sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum,” katanya.

My Esti meminta, surat gugatan itu dicabut agar tidak berkepanjangan proses mediasi terkait persoalan Gereja Santo Joseph ini.

“Tidak ada yang kalah dan yang menang tetapi rukun bersama. Gereja akan mulai membangun sesuai gambar di IMB terakhir, ketinggian tidak lebih dari rumah dinas bupati dan tidak ada patung-patung di luar Gereja, ” tegasnya.

Sesuai kesepakatan dengan Forkompimda pada tanggal 25 Oktober 2019, di mana diberi waktu penundaan pembangunan gereja selama 3 bulan sehingga pada tanggal 25 Januari 2020 seharusnya Gereja sudah mulai bisa dibangun, maka Esti pun meminta kepada pihak gereja untuk menunda satu minggu lagi agar situasi lebih kondusif.

Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta tersebut mengaku, dirinya banyak memberikan masukan untuk penyelesaian masalah Gereja Katolik Santo Joseph Karimun, dan menyandingkannya dengan penyelesaian kasus intoleransi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

My Esti menegaskan, penyelesaian kasus-kasus intoleransi di DIY selama ini selalu dengan pendekatan dialog dan kekeluargaan.

“Oleh karena itu, harapan dari pertemuan ini juga bisa menghasilkan solusi atas penolakan pembangunan Gereja Katolik Santo Joseph Karimun. Pertama, karena secara historis Gereja ini sudah berdiri sejak tahun 1928. Kedua, IMB telah diterbitkan oleh Pemda Karimun, itu artinya segala syarat legal-formal berdasarkan peraturan Perundang-undangan sudah dipenuhi pihak Gereja,” papar My Esti.

Selain itu, lanjut Esti, permintaan masyarakat soal tinggi bangunan Gereja dan tidak digunakannya patung sebagai simbol juga telah dipenuhi pihak Gereja.

Kemudian, terkait permintaan sosialisasi oleh Pemda kepada masyarakat juga sudah dilakukan oleh pihak Gereja.

“Akan tetapi, saya mendengar justru kasus ini terakhir dibawa ke PTUN oleh kelompok yang menolak pembangunan Gereja. Kalau ini yang terjadi, maka prosesnya akan semakin ruwet dan lama lagi. Maka ada baiknya persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja,” ujar Esti.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasim itu, hadir juga Forkompimda AKBP Yos Guntur Susanto Kapolres Karimun, Letkol Inf Denny S.I.P Dandim Karimun, Letkol Laut (P) Mandri Kartono Danlanal Karimun, Rasno Wakil Ketua DPRD Karimun sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Karimun, Kakanwil Kemenag Karimun, Ketua MUI Karimun, ketua FKUB Karimun serta Kepala SKPD di lingkungan Pemda Karimun.

Pembinaan Oleh Pemda

Esti jugamenegaskan pemerintah daerah (Pemda) berkewajiban melakukan pembinaan terhadap warga yang intoleran.

Esti mengatakan hal tersebut, lantara. pihaknya telah menerima aspirasi dari Banua Niha Kriso Protestan (BNKP) Kota Tanjungpinang terkait pembangunan gereja yang mereka lakukan.

Dia mengharapkan, Pemda memberi solusi pada warga BNKP sebab hal itu terkait kebutuhan umat beragama.

“Bila ada gesekan dan provokasi, seyogianya Wali Kota dapat mengambil langkah-langkah dan ada solusinya. Yang terjadi selama ini di beberapa daerah yang menolak rumah ibadah, umumnya yang menolak itu adalah oknum dari luar lokasi lahan gereja,” ungkapnya di Tanjung Pinang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pembangunan BNKP Tanjungpinang, Relawan Zai, menceritakan perjalanan panjang warga BNKP sejak tahun 2014 untuk membangun rumah ibadah.

Hingga kini, warga BNKP sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

“Namun sampai saat ini Lurah Air Raja belum mengesahkan daftar pendukung dan pengguna rumah ibadah BNKP,” ungkap Relawan Zai.

Esti pun meminta, kepada Wali Kota Tanjungpinang supaya dapat menindaklanjuti permohonan pendirian Gereja BNKP Tanjungpinang.

“Hal ini supaya tetap menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama,” tuturnya.

Di akhir acara tersebut, Ketua Panitia Pembangunan menyerahkan data pendukung dan dokumen permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah BNKP Tanjungpinang yang kedua kalinya kepada Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul.

Dokumen yang sama pernah diserahkan di ruang kerja Wali Kota pada tanggal 21 Desember 2018. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *