Ketua DPR RI: Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker Akan Dilanjutkan Setelah Masa Reses

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR RI akan membahas kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) usai masa reses mendatang.

Hal tersebut disampaikan Puan kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/2/2020) usai dirinya mengikuti Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan kedua, Tahun Sidang 2019-2020.

“Ya kan tadi sudah disampaikan pimpinan bahwa kita akan memproses di masa sidang selanjutnya karena saat ini Omnibus Law itu kan suatu yang baru dan harus sama-sama dicermati,” katanya.

DPR RI dan pemerintah, ujar Puan, harus mensosialisasikan RUU Omnibus Law Ciptaker ini sehingga tidak membuat kegaduhan yang kemudian membuat orang salah prasangka kepada DPR RI dan pemerintah.

“Sosialisasikan itu harus dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR dan kami berharap kalau ini Cipta Kerja nantinya hasilnya itu adalah Cipta Sejahtera, jadi masyarakat yang kemudian terimbas oleh Omnibus Law Ciptaker itu hasilnya adalah masyarakat sejahtera,” jelas putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

Mantan Menko PMK tersebut berharap, pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker tidak terburu-buru, agar dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

“Intinya adalah jangan terburu-buru, tapi bagaimana Omnibus Law ini bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Menurut Puan, sebetulnya DPR RI dan pemerintah mampu merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker kurang dari 100 hari seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi, namun dirinya tidak menjamin apakah draf RUU Omnibus Law tersebut akan bermanfaat
bagi rakyat.

“Mau lebih cepat dari seratus hari juga akan DPR kerjakan juga kok, akan kita laksanakan. Hanya nantinya bermanfaat tidak bagi masyarakat.

Puan mengungkapkan, DPR RI akan selalu berkonsultasi dengan pemerintah agar draf RUU yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat.

“Jadi seratus hari itu memang waktu yang disampaikan oleh pemerintah, namun kami juga berkonsultasi kepada pemerintah untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan pemerintah agar bermanfaat bagi masyarakat dan rakyat Indonesia,” tukasnya.

Keputusan MK Tentang UU Pemilu

Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai revisi UU Pemilu di mana MK memberikan 5 varian mengenai model pemilu yang nantinya dapat dipilih oleh DPR RI, Puan berpendapat, apa yang sudah diputuskan MK merupakan keputusan final dan mengikat.

“Apa yang sudah diputuskan MK itu satu keputusan final dan mengikat tentu saja walaupun kemudian ada varian yang kemudian diberikan alternatif bahwa memang Pemilu Presiden, DPR, dan DPRD itu harus dilakukan bersamaan namun kemudian ada kalau tidak salah ada lima varian yang kemudian bisa dilakukan nanti dalam pembahasan pemerintah dengan DPR,” terangnya.

Dari kelima varian tersebut, kata Puan, tentunya DPR RI akan memilih yang terbaik untuk selanjutnya akan dibahas dengan pihak pemerintah.

“Mana yang terbaik, apa yang akan dipilih tentu saja nanti akan ada pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR,” ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Jateng 5 tersebut mengatakan, pengalaman Pemilu Serentak tahun 2019 akan dijadikan masukan yang berharga bagi DPR RI dalam pembahasan UU Pemilu mendatang.

“Ya tentu saja pengalaman Pemilu 2019 yang alhamdulillah sudah berjalan baik dan lancar tentu saja tapi punya ekses, punya impact yang diharapkan kemudian jangan terjadi lagi di tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Puan mengapresiasi, keputusan MK mengenai UU Pemilu ini, yang walaupun bersifat final dan mengikat namun masih memberikan lima varian model pemilu.

“Jadi kami tentu saja mengapresiasi keputusan ini, walaupun final dan mengikat tapi kan ada varian yang memang menjadi alternatif sehingga jangan sampai hal-hal kemarin itu seperti petugas KPPS yang meninggal akibat kelelahan tidak lagi terjadi,” urainya.

Putusan Kontroversial MA

Ketika disinggung mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) tentang larangan mengambil foto dan merekam suara pada saat persidangan, Puan menilai, putusan tersebut sebagai hal yang wajar.

“Ya kan kadangkala dalam satu proses persidangan itu ada hal hal yang sensitif yang tidak boleh dibuka untuk publik mungkin karena keamanan negara atau karena melibatkan hal hal yang sangat sensitif dan sebagainya.

Namun Puan menghimbau, tetap harus ada keterbukaan meskipun sifatnya terbatas dalam mempublikasikan hal-hal yang dirasa sensitif maupun mengganggu keamanan dan keselamatan negara.

“Tapi saya nilai juga harus ada keterbukaan juga secara terbatas, untuk tidak kemudian mempublikasikan suatu hal yang bersifat sensitif atau kemudian mengganggu jalannya keamanan dan keselamatan negara,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *