Dukung Fatwa MUI, Komisi VIII DPR RI Setujui Pelarangan Sholat Ied di Zona Merah Covid-19

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku, dirinya memahami kekesalan Umat Islam akibat terjadinya ketidakadilan dan tindakan tendensius terhadap kaum muslim terkait kebijakan pemerintah mengatasi wabah virus corona (Covid-19).

Terakhir, ketidakadilan dan tindakan tendensius yang dimaksud HNW adalah generalisasi pelarangan Sholat Idul Fitri di masjid walaupun wilayah tersebut dalam. Zona Hijau.

Sebelumnya, muncul survei Komnas HAM terkait sanksi kepada masjid terkait Covid-19. Saat itu, HNW menyoroti pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menegaskan bahwa umat Islam yang melaksanakan Sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan dalam kondisi pandemi Covid-19 melanggar undang-undang. HNW pun menegaskan, Fatwa MUI tidak melakukan generalisasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah.

“Itu katanya sesuai dengan Fatwa MUI. Padahal MUI dalam Fatwa No 28/2020 tidak menggeneralisasi pelarangan mutlak Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah, di seluruh kawasan yang oleh pemerintah dimasukkan dalam kategori Zona Merah karena diberlakukannya PSBB”, kata HNW dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Menurut HNW, Fatwa MUI No 28/2020 memperbolehkan umat Islam menyelenggarakan Sholat Idul Fitri di tanah lapang, masjid, dan musholla, bila berada di kawasan Zona Hijau, yakni kawasan yang penyebaran Covid-19 nya sudah terkendali atau yang diyakini tidak terjadi penyebaran Covid-19.

“Namun, apabila penyebaran Covid-19 masih belum terkendali atau berada di zona merah PSBB, maka Fatwa MUI Umat boleh menyelenggarakan Sholat Idul Fitri di rumah. “Dalam kedua kondisinya, Fatwa MUI menyebutkan bahwa tetap dengan harus melaksanakan protokol penanganan Covid-19,” jelas mantan Ketua MPR RI ini.

HNW menilai, generalisasi pelarangan Sholat Idul Fitri, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mengindahkan Fatwa MUI, dan itu tidak bijaksana, tidak mencerminkan keadilan.

“Tidak sesuai dengan teks tersurat Fatwa MUI. Kesalahan memahami Fatwa MUI terkait Covid-19, telah mengakibatkan masalah tersendiri di lapangan. Ada masjid yang digembok, tidak terdengar kumandang adzan, dan umat tidak bisa melaksanakan sholat di masjid sekalipun mereka berada di luar Zona Merah, bahkan sudah memberlakukan seluruh ketentuan penanganan Covid-19,” ungkapnya.

HNW juga mempersoalkan ketidakadilan dari pejabat negara, karena mereka hanya tajam melakukan pelarangan kepada umat terkait pelaksanaan sholat di masjid, tetapi tumpul untuk lakukan pelarangan terhadap objek hukum lainnya yang melangar aturan terkait PSBB di berbagai tempat dan rumah ibadah selain masjid.

“Pemerintah memiliki dasar hukum, yakni Pasal 59 ayat (3) huruf B UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi pembatasan kegiatan keagamaan. Lalu, ketentuan itu diperkuat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangkat Percepatan Penanganan Covid-19,” ujarnya.

Namun, HNW mengingatkan, aturan tersebut perlu dilaksanakan secara obyektif.

“Memang betul harus ada pembatasan, tapi tentunya pembatasan itu juga berdasarkan keputusan hukum bahwa daerah tersebut memang diberlakukan PSBB. Sementara daerah yang tidak diberlakukan PSBB tentunya tidak bisa serta merta diberlakukan ketentuan pembatasan tersebut,” tegasnya.

Apalagi, tambah HNW, pemerintah seringkali menyampaikan soal relaksasi seperti untuk moda transportasi dan kegiatan ekonomi, bahkan di kawasan yang sudah diberlakukan PSBB sekalipun dengan tetap melaksanakan protokol penanganan Covid-19.

“Nah kalau ini bisa dilaksanakan, kenapa tidak bisa diberlakukan bagi Umat Islam terutama yang berada di Zona Hijau, zona penyebaran Covid-19 yang terkendali atau bahkan yang diyakini tidak terjadi penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Umat Islam yang berada di luar zona PSBB, sebagaimana difatwakan olh MUI, kata HNW, mereka lebih layak mendapatkan keadilan dan relaksasi tersebut.

“Bila kebijakan ini yang dipilih pemerintah, maka pemerintah memberlakukan hukum secara adil, dan itu lebih menenteramkan Umat. Dan menjauhkan Umat dari mencurigai keputusan pemerintah sebagai mendhalimi Umat dan tendensius terhadap Umat,” tukasnya.

HNW menjelaskan, apabila merujuk kepada tujuan hukum, maka selain kepastian hukum, ada pula keadilan dan kemanfaatan.

“Apabila kebijakan digenerasilasi seperti itu, tentunya tidak menghadirkan keadilan bagi umat yang tinggal di wilayah Zona Hijau, karena mereka diperlakukan secara sama dengan yang tinggal di Zona Merah,” tambahnya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII pada Senin (11/5/2020) lalu, pemerintah diwakili Kementerian Agama menyepakati untuk mempertimbangkan kebijakan relaksasi pembatasan ibadah di tempat ibadah, khususnya di daerah yang tidak termasuk Zona Merah.

“Lebih baik pemerintah melaksanakan kesepakatan yang sudah dicapai tersebut, dengan mengedukasi dan mengadvokasi umat, agar keinginan mereka melaksanakan Sholat Ied dapat terwujud, dan tujuan pemerintah agar warga selamat dan penyebaran Covid-19 tak terjadi, juga dapat terlaksana,” pungkas legislator asal Dapil DKI Jakarta 2 tersebut. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *