Bahas RUU Ciptaker Saat Masa Reses, DPR RI Lakukan Standar Ganda

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera menilai, Pimpinan DPR RI tidak konsisten dalam menerapkan Tata Tertib (Tatib) DPR RI No.1 Tahun 2020 terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker yang dipaksakan dibahas pada saat reses.

Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian kepada para awak media melalui keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Pipin pun menyayangkan, RDP Pengawasan oleh Komisi III terkait skandal kasus Djoko Tjandra pada masa reses ditolak Pimpinan DPR RI.

“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Ciptaker saat reses oleh Panja di Baleg, tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra. Wajar jika kita semua, masyarakat mempertanyakan sikap tersebut,” kata Pipin.

Menurut alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, RUU yang mengubah, menambah, dan menghapus terkait dengan sekitar 80 Undang-Undang ini sebaiknya jangan dikejar-tayang selama 2 kali masa sidang, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sarat keterbatasan ini.

“Seharusnya Pimpinan DPR RI konsisten, pada saat reses ini Panja RUU Ciptaker DPR RI lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Bukan malah memaksakan pembahasan RUU. Apalagi, DIM (Daftar Inventaris Masalah) fraksi-fraksi saja belum masuk semua,” ujarnya

Pipin menjelaskan, dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan, masa reses adalah masa DPR RI melakukan kegiatan di luar masa sidang.

“Inilah saatnya para anggota DPR RI mendengarkan masukan dari masyarakat di daerah pemilihannya apakah RUU Ciptaker memang layak dilanjutkan atau tidak. Apakah benar RUU Ciptaker ini untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *