PKS: Ratusan Orang Tewas Dalam Konflik Papua Akibat Pemerintah Lakukan Pembiaran

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia tewas setelah diserang oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ((TPNPB-OPM). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan Papua.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI Sukamta menyatakan, turut berbelasungkawa atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. “Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin,” kata Sukamta, Senin (11/1/2021).

Anggota Komisi I DPR RI ini kemudian menyampaikan, konflik Papua ini harus segera diakhiri lantaran ratusan nyawa melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini.
“Lagi-lagi kami harus menyampaikan, negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk,” ujarnya.

Menurut Sukamta, klaim sepihak Pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. “Salah satu rencana Pemerintah ialah pemekaran wilayah. Kami mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati dalam perkaran pemekaran, jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua,” ingat Sukamta.

Sukamta mengungkapkan, pihaknya mendapat kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. “Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” tegasnya.

Sukamta menyebut, dalam keterangan tertulisnya, pendekatan Pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

Sukamta menjelaskan, akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

“Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru diantara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua,” ungkap anggota Banggar DPR RI ini.

Oleh sebab itu, Sukamta mendesak Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementrian khusus Papua dan Indonesia Timur. “Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif, sehingga rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” tutur legislator asal Dapil DI Yogyakarta ini.

Sukamta menambahkan, saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. “Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” pungkas Sukamta. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *