PKS Desak Pemerintah Tak Gunakan Pendekatan Kekuasaan Terkait Vaksinasi Covid-19

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI Mulyanto mengecam sikap pemerintah yang mengancam masyarakat bila menolak divaksin. Menurut Mulyanto, pemerintah tidak boleh menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas.

“Pemerintah jangan main ancam masyarakat dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta berdasarkan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bila menolak divaksin. Pasal itu sebenarnya tidak terkait dengan vaksinasi,” kata Mulyanto, Rabu (13/1/2021).

Mulyanto menghimbau, pemerintah juga sebaiknya jangan takuti masyarakat dengan mendesak MUI menetapkan fatwa wajib vaksinasi untuk kaum Muslimin, sebagaimana disampaikan Wapres kepada media.

Mulyanto pun minta pemerintah lebih mengedepankan pendekatan etis-persuasive melalui berbagai sarana sosialisasi dan edukasi publik. Dengan kata lain, pemerintah jangan otoriter soal vaksinasi ini.

“Walaupun dapat dipahami, vaksinasi Covid-19 ini ditujukan untuk melindungi kesehatan komunitas namun karena vaksin itu sendiri disuntikan langsung ke tubuh orang dan dapat menimbulkan risiko individual pada orang tersebut, maka proses vaksinasi ini harus dikembalikan kepada kerelaan setiap individu masing-masing. Tidak bisa main paksa,” tegas Mulyanto.

Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan penting dan urgennya vaksinasi daripada menebar ancaman.

Sebab, lanjut Mulyanto, bisa jadi selama ini masyarakat terlanjur percaya pada informasi negatif tentang vaksin produksi Tiongkok itu. “Karenanya, sangat wajar kalau masyarakat resisten atau menolak untuk ikut vaksinasi,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Mulyanto menambahkan, keraguan itu juga bisa jadi karena selama ini proses pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah terkesan grasa-grusu. “Vaksin Sinovac dari Tiongkok sebanyak 3 juta dosis sudah dibayar, tiba di Indonesia dan didistribusikan ke daerah-daerah dengan berbagai seremoni, padahal uji klinis tahap 3 saja belum selesai; izin edar dari BPOM belum ada; apalagi fatwa MUI tentang kehalalannya juga belum diputuskan,” jelasnya.

“Belum lagi dari aspek ekonomi-kesehatan, muncul pertanyaan kenapa harus vaksin Sinovac. Memang tidak ada vaksin merek lain yang lebih baik,” sambung legislator asal Dapil Banten 3 ini.

Atas rentetan semua peristiwa itu, lanjut Mulyanto, maka menjadi wajar kalau masyarakat bertanya-tanya, ragu dan kemudian khawatir akan khasiat, keamanan dan kehalalan vaksin ini. “Sebab ini terkait dengan resiko individual yang akan mereka terima,” ucapnya.

Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, saran Mulyanto, pemerintah sebaiknya jangan memperunyam masalah dengan menerapkan pendekatan kekuasaan melalui berbagai ancaman denda dan penjara, bagi mereka yang menolak untuk divaksin karena hal ini dapat menyebabkan blunder.

Mulyanto mengingatkan, yang dibutuhkan masyarakat adalah sosialisasi dan edukasi yang meyakinkan bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah memang benar-benar efektif, aman dan halal. “Kemudian dibangun kesadaran, setiap individu masyarakay memiliki tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial untuk menjaga kesehatan mereka bersama. Tidak perlu vaksinasi dengan membawa bedil,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *