Mulyanto: Pemerintah Harus Turun Tangan Soal Gugatan Rp 39,5 Triliun ke Pertamina

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Terkait adanya gugatan Rp 39,5 dari Anadarko Petroleum Corporation kepada Pertamina, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah turun tangan.

Mulyanto mendesak pemerintah mencari tahu akar masalah sebenarnya sehingga muncul gugatan dari perusahaan Amerika itu ke Pertamina.

“Pemerintah wajib membantu Pertamina untuk berembug mencarikan solusi terkait soal gugatan dari perusahaan AS, Anadarko Petroleum Corporation terkait perjanjian impor 1 juta ton (MTPA) gas per tahun dalam jangka waktu 20 tahun dari Mozambik,” kata Mulyanto, Rabu (20/1/2021).

Menurut Mulyanto kasus ini sangat besar dan serius sehingga perlu peran negara untuk membantu menyelesaikannya.

“Pertamina juga harus terbuka dan menjelaskan kepada publik soal gugatan tersebut. Jangan ditutup-tutupi karena tuntutannya tidak main-main yakni Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp 39,5 triliun kepada Anadarko akibat pembatalan jual-beli LNG tersebut pada Februari 2019,” tegas Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini.

Terlepas dari siapa yang salah, kata Mulyanto, pemerintah harus mengupayakan pembatalan gugatan material senilai hampir Rp 40 triliun itu.

Mulyanto pun mengingatkan pemerintah, saat ini negara mengalami kekurangan uang sehingga gugatan itu harus diselesaikan dengan baik.

“Jangan sampai kita harus mengeluarkan kocek sebesar itu untuk sesuatu yang tidak perlu,” tegasnya.

Mulyanto mengingatkan, gugatan ini adalah pelajaran penting agar ke depan pemerintah lebih akurat menyusun perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi. Jangan ada lagi salah hitung atau miss match.

“Seperti kasus listrik PLN yang over supply mendekati 60%, namun nyatanya kita masih saja bangun pembangkit dengan utang PLN yang mencapai Rp 500 triliun,” jelas legislator asal Dapil Banten 3 ini.

Mulyanto menilai, perhitungan yang cermat juga perlu dilakukan dalam hal pengadaan LNG. Jangan sampai di saat produksi LNG surplus, sehingga memungkinkan ekspor, Pertamina malah mengimpor gas ini dalam jumlah besar.

“Logikanya tidak pas. Padahal diketahui, transaksi berjalan perdagangan migas kita terus tekor setiap tahun. Semestinya yang dilakukan bukanlah impor gas tetapi ekspor.

Lebih lanjut, Mulyanto memaparkan, secara umum strategi dasar Indonesia adalah menggenjot lifting migas sehingga Indonesia dapat lebih baik memenuhi kebutuhan migas domestik dan terus mengurangi impor migas, yang dengan itu defisit transaksi berjalan migas dapat direduksi.

“Syukur-syukur kalau bisa surplus. Bukan malah memperbesar defisit transaksi berjalan melalui impor LNG,” pungkas Mulyanto. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *