Kejagung  Buru Orang-orang Benny Tjokrosaputro di Skandal Asabri

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Sesuai janji Jaksa Agung, Selasa (22/10/2020), Kejaksaan Agung buru orang-orang Benny Tjokrosaputro pemilik saham MYRK dalam Skandal Asabri. 

Saham PT. Hanson Internasional ini mencuat saat pemeriksaan Mantan Dirut PT. Asabri (Persero) Mayjen TNI Purn. Adam Rachmad Damiri, Kamis (21/1) yang mengaku menginvestasikan dana Asabri ke sahan MYRX, 2014.

Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan orang -orang Benny Tjokrosaputro,  adalah J selaku Karyawan PT Bumi Nusa Jaya Abadi /Karyawan Sdr. Benny Tjokrosaputro.

Lalu,  RM (Admin dan Finance/Keuangan PT. Bumi Nusa Jaya Abadi milik Benny Tjokrosaputro, JI (Sekretaris Benny Tjokrosaputro) dan seorang pengusaha berinisial SJS.

“Pemeriksaan saksi guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. Asabri, ” katanya, di Jakarta,  Senin (25/1) petang.

Belum diketahui hasil pemeriksaan keempat saksi,  namun diduga soal investasi Asabri pada saham MYRX, yang sempat membawa Direksi PT. Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim Dkk ke penjara.

Saat itu, dalam Skandal Jiwasraya saham MYRX,  adalah saham “gorengan” sehingga nampak menjanjikan, tapi setelah itu anjlok  dan permanen pada angka Gocap alias Rp50.

Jiwasraya pun rontok hingga dirugikan sampai Rp16, 81 triliun. Asabri diprediksi kerugiannnya mencapai Rp17 triliun.

Janji Jaksa Agung ST. Burhanuddin disampaikan saat menerima kunjungan Meneg BUMN Erick Thohir, di Menara Kartika Adhyaksa, Selasa (22/10/2020).

Informasi terakhir, tim penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dari Kantor Asabri.

PELAKU SAMA

Disebutkan Burhanuddin, pola dan pelaku Skandal Asabri adakah sama dengan pola dan pelaku Skandal Jiwasraya.

Beda antara kedua skandal,  Kejagung langsung mencegah 10 orang setelah tiga hari Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Jiwasraya diterbitkan.

Bahkan, seminggu kemudian ditetapkan lima tersangka dan dijebloskan ke penjara. Mereka juga divonis seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebaliknya, Skandal Asabri sampai kini setelah dua minggu diterbitkan Sprindik belum ditetapkan siapa-siapa yang dicegah bepergian ke luar negeri.

“Hendaknya, SOP (Standar Operasional Prosedur) Jiwasraya diberlakukan pada Skandal Asabri. Saya yakin Trust Publik akan meningkat kepada Kejagung,” kata Pegiat Anti Korupsi Boyamin Saiman,  di Jakarta,  Senin (25/1) malam.

Sebelum ini, Kejagung telah memeriksa Letjen TNI Purn. Sonny Widjaja, Selasa (19/1). Sekaligus pada tanggal yang sama diperiksa HS (Direktur Investasi dan Keuangan PT. Asabri periode 2013 – 2019.

Serta, IWS (Kepala Divisi Investasi PT. Asabri periode Juli 2012 – Januari 2017).

Lalu, BE (Kepala Divisi Keuangan dan  Investasi PT. Asabri periode 2012 – Mei 2015 dan LP (Direktur Utama PT.Prima Jaringan).

Sehari sebelumnya, Senin (18/1) diperiksa 4 orang saksi,  yakni TY  selaku Kabid Pengelolaan Saham PT. Asabri  periode Januari 2012 – Maret 2017.

Kemudian,  IS (Staf Investasi PT. Asabri  2010 – Maret 2017) atau Kabid Pengelolaan Saham PT. Asabri  April 2017 – Oktober 2017 dan Kabid Transaksi Ekuitas PT. Asabri Oktober 2017 – sekarang.

Terakhir,  IK ( Plt. Kadiv Investasi PT. Asabri  Februari 2017  – Mei 2017) dan GP (Kadiv Investasi PT. Asabri Juni 2017 – Juli 2018).

Peneriksaan tersebut sebagai tindak lanjut dari diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor: Print-01/F.2 / Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021

KASUS POSISI

Pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, PT. Asabri (Persero) telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT. Asabri.

Dalalm hal ini, investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi.

Serta, investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan Manajemen Investasi (MI).

Namun, diduga praktik yang dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ahi)

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *