Kejagung Bongkar Praktik Korupsi di PLN UIP Medan

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kejaksaan Agung bongkar praktik korupsi  Proyek  Pembangunan Jalur Transmisi  275 Kv Gardu Induk Kiliranjao-Gardu Induk Payakumbuh pada PLN Unit Induk Pembangunan Medan (UIP),   2016-1017.

Namun, dalam keterangan tertulis Kejaksaan Agung tidak diuraikan kasus posisi, penerbitan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) -nya dan dugaan kerugian negara.

Dalam keterangan tertulis,  Senin (25/1) hanya disebutkan seorang saksi yang diperiksa berinisial B selaku Senior Audit Eksekutif Investigasi Kantor Pusat PT PLN (Persero).

Kapuspenkum Loenard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi.

“Dalam hal ini,  proyek pembangunan jalur transmisi 275 Kv Gardu Induk Kiliranjao-Gardu Induk Payakumbuh pada PT PLN UIP Medan Tahun 2016-2017,” katanya,  di Jakarta Senin.

Sesuai ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan adalah serangkaian pemeriksaan guna mencari tersangka.

KASUS PLTGU BELAWAN

Kasus ini mengingatkan pada pengadaan Flame Turbine GT 1. 1 dan 1. 2 dengan pelaksana proyek CV. Sri Makmur, yang disidik 2013.

Walau, bentuk berbeda dan jenis proyek berbeda. Hanya kebetulan kasus juga terjadi di Medan. Tepatnya Belawan.

Saat itu,  tengah disidik proyek GT. 1. 1 dan 1. 2,  tiba-tiba diterbitkan Sprindik baru dengan tersangka Direktur PT. Mapna (konsorsium dengan perusahaan Iran) Bahalwan Dkk untuk proyek sama, tapi GT 2. 1 dan 2. 2.

Padahal,  kasus pertama belum tuntas dan bahkan Direktur CV. Sri Makmur Yuni sebagai tersangka belum pernah sekalipun diperiksa dan dinyatakan buron sampai sekarang.

Sebaliknya, lima tersangka lain dari PLN dilakukan penahanan hingga diajukan ke pengadilan.

Pada kasus yang kedua,  usai Bahalwan Dkk dinyatakan bersalah,  meski tidak ada unsur merugikan negara mengundang Wapres (saat itu)  Jusuf Kalla ikut nimbrung.

JK turut menyayangkan sejumlah Pejabat PLN yang dinyatakan tidak terbukti korupsi, tetap divonis pidana.

“Tidak tepat mereka dipenjara, karena kebijakannya,” di acara  National Conference on Electrical Power Business dan Technology, di Jumat (3/10/2014).

Sebagai bentuk protesnya, JK mengaku sudah memberi masukan kepada Jaksa. “Saya bilang, jangan kau penjarakan orang yang buat kebijakan, tapi ya sudah lah (sudah diputus bersalah),” ujarnya, melalui siaran persnya.

Majelis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menyatakan tenaga ahli PLN yang menjadi  terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 2 UU Tipikor.

Terdakwanya, atas nama Chris Leo Manggala, di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (1/10/2014).

Menurut majelis,  dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum,  Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Tipikor yang  diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Majelis, juga tidak terbukti ada kerugian negara yang timbul sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ahi)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *