Sanksi Penolak Vaksin, Netty Prasetiyani: Pemerintah Langgar Kesepakatan dengan DPR

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menjadi dasar hukum pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik kebijakan tersebut sebagai inkonstitusional. “Pemerintah telah elanggar kesimpulan rapat kerja dengan Komisi IX pada 14 Januari 2021 (poin 1 huruf G) yang menyepakati, pemerintah tidak mengedepankan denda atau pidana,” kata Netty kepada para awak media, Rabu (17/2/2021).

Netty menilai, sikap ini menunjukkan ketiadaan itikad baik pemerintah, sebab Tatib DPR RI menyebut hasil rapat baik berupa keputusan atau kesimpulan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. “Bagaimana rakyat mau ikut aturan, jika pemerintah sendiri melanggarnya,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini pendekatan denda dan sanksi atas sesuatu yang bersifat pilihan berpotensi melahirkan bibit otoritarian. “Rakyat sedang menikmati demokrasi, maka negara harus terus memperbaiki diri dengan melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi dan komunikasi,” tuturnya.

Netty Prasetiyani mengingatkan, denda atau sanksi atas sesuatu yang ada ruang pilihan, dapat membuat rakyat berpikir pemerintah menggunakan tangan besi. “Jangan sampai karena tidak sependapat dengan pemerintah, negara mencabut hak fundamental rakyat akan jaminan sosial dan layanan administratif,” imbuhnya,”

Netty menghimbau pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi publiknya sehingga masyarakat memahami tujuan program, memiliki kesadaran, dan akhirnya bersedia mengikuti secara sukarela. “Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, betapa kelemahan komunikasi publik hanya menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan civil disobedience, pembangkangan sosial,” ucap legislator asal Dapil Jabar 8 ini.

Selain itu, lanjut Netty, pemberian denda dan sanksi akan membuat masyarakat makin tertekan dan terbebani di tengah dampak sosial ekonomi pandemi yang menambah jumlah penduduk miskin Indonesia.

Netty mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pada September 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen. “Bagaimana masyarakat tidak abai soal denda vaksin, jika untuk urusan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang saja mereka masih kesulitan,” tukasnya.

Netty pun mendesak pemerintah memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dengan memberikan dukungan. “Jangan sampai aturan denda dan sanksi malah membuat negara makin memiskinkan rakyatnya,” tutup Netty Prasetiyani. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *