Cari Tersangka Kasus PD. PDE, Eks Wagub Sumsel Ishak Mekki Diperiksa

HEADLINE HUKRIM

Belum Ada Dicegah ke Luar Negeri ?

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Gubernur Ishak Mekki diperiksa dalam kasus korupsi di PD. PDE terkait Pembelian Gas Bumi.

Dengan diperiksanya Ishak Mekki dalam kapasitas Dewan Pengawas PD. PDE (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi) Sumsel mengisyaratkan tersangka segera ditetapkan.

Dalam pencarian, Ishak Mekki sudah tercatat sebagai Mantan. Dia menjabat sejak 7 November 2013 – 20 September 2018.

Dalam keterangan tertulis Puspenkum Kejaksaan Agunh disebut inisial IM sebagai Wagub Sumsel.

Wakil Gubernur sekarang Mawardi Yahya sejak 1 Oktober 2018  dan kini, diduduki Indra Rusli  sebagai Plt.

“Mengacu kepada Skandal Asabri yang lebih tinggi tingkat kesulitan sueah 8 tersangka ditetapkan dalam sebulan. Saya yakin tidak akan lama lagi, ” kata Pegiat Anti Korupsi Boyamin Saiman, di Jakarta, Jumat (19/2).

Namun, Pelapor skandal BPJS TK (Ketenagakerjaan) berharap pula kasus Dana Hibah (dan Bansos) Sumsel, 2013 jangan dilupakan.

“Kita tidak ingin seperti kasus Gratifikasi Bank BTN. Justru, nasib 7 tersangka kasus BTN Gresik daN Semarang serta kasus dI BTN Kuningan terkait kucuran kredit Rp300 miliar ke PT. BMI “terlupakan “. Itu saja,” tambahnya.

Kasus disidik, sejak tahun 2020 sesuai Surat Perintah Penyidikan No: Print-09/ F. 2/Fd. 1/01/2020.

Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan tim penyidik masih merasa perlu mengumpulkan fakta hukum.

“Tentunya, semua dalam upaya mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara yang terjadi,” jelasnya, di Kejaksaan Agung, Kamis (18/2) malam.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rangkaian tersebut sebagai langkah mencari tersangka.

DICEGAH ?

Sejauh ini, sejumlah Jajaran Direksi PD. PDE dan Pensiunan serta pihak terkait sudah diperiksa sampai dua kali, seperti

Mantan Direktur Keuangan PD. PDE Sumsel Adrian Utama Gani, Rabu (13/1).

Lalu,  Adrian diperiksa dalam kapasitas Direktur Keuangan PD. PDE (Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi) 2011 – 2016, Kamis (10/12).

Terakhir, Senin (15/2) Kejagung memeriksa Manajer Keuangan dan Umum PD. PDE berinisial P.

Lainnya,  Div.Vice President SKK Migas EHE, Selasa (26/1). Kamis (10/12/2020) giliram Direktur PT. Transportasi Gas Indonesia Fahruzal Sulaiman serta Spesialis Keuangan dan Monetisasi Kantor Pusat SKK Migas Yusuf Asmara.

Sementara awal tahun 2021 diperiksa Robert Heri selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel.

Selain itu, sejumlah pengurus PD. PDE, yang, sejak Senin (26/8/2019) berubah menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang.

Seperti, Caca Isa Saleh (Eks. Dirut PD. PDE),  Senin (21/12/2020). Lalu,  Selasa (15/12/2020) Direktur Keuangan PD. PDE Windu Margono.

Sebelumnya,  Yanuarsyah  ( Direktur PT. Lintas Nusa Investama) yang telah diperiksa dua kali, Jumat (4/12) dan Selasa (8/12).

Tokoh olahraga Muddai Maddang selaku Eks. Direktur PT.  DKLN dan Erwin Himawan (Direktur PT. Dinamika Mukti Miratama).

Senin (7/12), Kejagung memeriksa Firdaus Nur selaku Direktur CV Energy Lestari.

Tidak seperti Skandal Jiwasraya dan Asabri sampai kini, belum seorang pun dilakukan pencegahan ke luar negeri.

TEMPAT BANCAKAN

Kasus berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel.

Hak jual ini adalah Participacing Interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang diberikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Pemprov Sumsel.

Praktiknya, bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya,  tapi PT.  PDPDE Gas  (Rekanan)  yang diduga menerima keuntungan yang fantastis. selama 2011-2019.

PD. PDE Sumsel selaku wakil Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong utang saham Rp8 miliar. Bersihnya kurang lebih Rp30 miliar selama 9 tahun.

Sebaliknya,  PT PDPDE Gas mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bagian negara ini. Diduga selama kurun waktu 8 tahun,  pendapatan kotor sekitar Rp977 miliar . Dipotong biaya operasional,  bersihnya kurang lebih  Rp711 miliar. (ahi)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *