Benny BP2MI Meradang Kepala Daerah Abaikan Pekerja Migran

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, meradang terhadap sikap para gubernur, bupati, & walikota, yang kurang peduli terhadap tenaga kerja Indonesia penghasil devisa.

“Baru satu provinsi dari 34 provinsi, dan baru pertama Kabupaten Kepulauan Talaud yang menginisiasi alokasikan APBD melalui dana desa untuk menunjang calon pekerja migran,” ujarnya usai penandatanganan kerjasama fasilitasi tenaga kerja, keterampilan, antara BP2MI, PT Koba Indonesia & Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut, di kantornya, Selasa (22/2).
Untuk itu, Benny mengapresiasi kepada Provinsi Jawa Timur dan Bupati Talaud, Elly Engelberth Lasut, dan manajemen Takumi Koba Indonesia dipimpin Lisa Heriyati, yang berkolaborasi mengangkat harkat martabat TKI penghasil devisa negara.
Sinergitas kerjasama itu berupa kebutuhan TKI terutama perawat warga Jepang lanjut usia kisaran 35% dari catatan total penduduk 126,5 juta pada 2018, atau kebutuhan 345.000 tenaga kerja untuk 14 sektor pekerjaan. “Pekerja Indonesia diminati warga kami karena profesional & sopan. Tetapi jumlahnya masih di bawah tenaga kerja Vietnam, Cina & Filipina,” ujar Dirut Mr Tomonori Kobayashi dalam bahasa Jepang, yang diterjemahkan.
Sedangkan Kabupaten Kepulauan Talaud menyiapkan 1.500 pemuda siap dikirim ke Jepang, dengan difasilitasi BP2MI. “Kami sudah alokasikan pembiayaan dari dana desa, yang Dikerjasamakan dengan Koba Group,” ujar Elly Lasut.
Dana Pendidikan
Menanggapi kegalauan Benny, dijelaskan Plt Deputi Penempatan & Perlindungan PMI Kawasan Asia Tenggara, Fredi Panggabean. Katanya, harkat martabat PMI itu amanat UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI seharusnya menjadi dasar alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Apalagi bagi daerah-daerah yang memiliki basis pengiriman TKI ke luar negeri, seharusnya berkewajiban mengalokasikan APBD-nya untuk memberdayakan warganya penghasil devisa,” ujarnya kepada media.
Mengenai alokasi anggaran pendidikan yang 20%, Fredi mengiyakan bahwa nomenklatur itu juga bisa disalurkan bagi calon-calon pekerja migran melalui pendidikan vokasi. “Sebenarnya bisa itu,” ujarnya seraya memaklumi hal itu tergantung dari goodwill kementerian hingga kepala daerah bersangkutan terkait kepeduliannya. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *