Tunggak Pembayaran Purnabakti Anggota KPU 2012-2017, PKB: Pemerintah Harus Segera Lunasi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menyatakan, dirinya telah menerima informasi pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017.

“Tentu saya kaget dan sedih mendengar informasi ini. Ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014 dan melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah,” kata Luqman kepada para awak media, Selasa (23/2/2021).

Menurut Luqman, negara ini berhutang jasa kepada para anggota KPU tersebut. “Berkat jasa mereka, pergantian kepemimpinan nasional dan pergantian kepemimpinan daerah dapat berjalan dengan damai dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Sekarang tahun 2021, lanjut Luqman Hakim, berarti sudah empat tahun terhitung sejak 2017, pemerintah belum menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini.

“Menyedihkan dan memperihatinkan. Sudah terlalu lama ini, semoga bukan karena pemerintah lupa. Jangan juga beralasan negara tidak punya anggaran,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Luqman menilai, dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi Covid-19 sekarang ini, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima oleh teman-teman mantan KPU 2012-2017, pasti sangat berarti.

“Karena itu, saya minta Plt. Ketua KPU, Menteri PAN & RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purna bakti ini segera dibayarkan,” pungkas Luqman Hakim. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *