MA Sandaran Akhir Investor Pencari Keadilan Sengketa PKPU

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Mahkamah Agung dijadikan harapan terakhir investor pencari keadilan terkait perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bina Nusantara Perkasa dengan mitra kerjanya dalam proyek kabel optik bawah laut PT Telkomsel.

“Klien kami memohon perlindungan hukum kepada bapak-bapak hakim agung bahwa adanya dugaan sejumlah kejanggalan dalam penanganan proses PKPU,” ujar Ade Arief Hamdan SH, kuasa hukum PT BNP dari DPP Badan Advokasi Indonesia, kepada media, Rabu (24/2).
Di antara kejanggalan dimaksud, katanya, mulai terindikasi tidak independensinya pengurus atau semacam kurator yang ditunjuk majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga, hak retensi PT BNP berupa kabel optik sebagai jaminan dibayarkan tagihan kepada PT Telkominfra pun dialihkan.
“Selain kepada MA, kami juga menyurati Menkopolhukam, Kapolri, Kantor Staf Presiden dan Presiden Jokowi,” ujar Ade Arief didampingi Dirut BNP, Ja’far Sidik, seraya menunjukkan berkas dan surat ke MA tertanggal 23/2/2021 di kantor DPP BAI, Jakarta
Sengketa
Surat permohonan perlindungan hukum ke MA itu, Ade Arief menjelaskan, diawali kliennya menerima order pengerjaan pemasangan & pemeliharaan kabel serat optik bawah laut dari PT Telkominfra, anak usaha PT Telkom Indonesia.
“Ada beberapa proyek dengan nilai total tagihan Rp 103,307 milyar, baru dibayar Rp 2,2 milyar,” ujar kuasa hukum BNP. Akibatnya, ia menguraikan, BNP tidak bisa membayarkan tagihan para suplier sebagai rekanan yang berujung gugatan PKPU di PN Jakpus.
Sengketa itu menyebabkan majelis hakim menetapkan PKPU sementara dengan menunjuk pengurus (kurator) & hakim pengawas. “Proses selanjutnya kami melihat sejumlah kejanggalan dalam penanganan PKPU, bahkan kapal kami pun ikut tersandera, dan klien kami memohonkan perlindungan hukum kepada MA,” tutupnya. (royke)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *