Tak Miliki Izin, Hinca Panjaitan: Bubarkan KLB di Deli Serdang

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang hingga saat ini tidak mengantongi izin.

Hinca mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung kepada Kapolri, dan dapat dipastikan penyelenggaraan KLB itu ilegal karena baik Mabes Polri maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

“Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” tegas anggota Komisi III DPR RI ini, Kamis (4/3/2021).

Selain itu, lanjut Hinca, alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, dipastikan alasan itu tidak dibenarkan.

“Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,” jelas legislator asal Dapil Sumut 3 ini.

Hinca Panjaitan mengungkapkan, tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan.

“Jika tidak dibubarkan, polisi, dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen,” tutur Hinca.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini mengingatkan, pada masa pandemi Covid-19 ini, saatnya seluruh elemen bangsa mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia.

“Maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan,” imbuh Hinca.

Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menambahkan, pimpinan dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.

“Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” pungkas Hinca Panjaitan. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *