Wacana Pemekaran, Sukamta: Harus Tingkatkan IPM Orang Asli Papua, Bukan Kepentingan Elit Politik

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM F-PKS DPR RI Sukamta mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan pemekaran di Papua. “Kami mendukung rencana pemekaran agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat,” kata Sukamta kepada para jurnalis, Kamis (4/3/2021).

Sukamta mengungkapkan, F-PKS sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. “Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua,” sambungnya.

Menurut Sukamta, pemekaran harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional.

Sukamta menyatakan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat. “Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Sukamta menilai, dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. “Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik,” sesalnya.

Secara khusus, Sukamta menekankan, pemekaran dan otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua. “Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja,” jelas legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta ini.

Sukamta menerangkan, OAP merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Sukamta mengingatkan, hal ini merupakan problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya. “Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harsu dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah,” imbuh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini

Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan pemerintah, pendekatan pemerintah di Papua harus menyentuh akar masalah Papua. “Yaitu diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” pungkas Sukamta. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *