PKS All Out Dukung Revisi UU Pemilu Tahun 2017

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji dirinya dan F-PKS DPR RI akan terus berjuang agar UU Pemilu tahun 2017 direvisi.

Mardani menilai, akan sangat berbahaya apabila UU Pemilu tidak direvisi.

“Tetap kami akan berteriak dan berjuang revisi UU Pemilu wajib hukumnya dan itu berbahaya apabila tidak ada revisi,” tegas Mardani kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/3/2021).

Mardani berharap, revisi UU Pemilu dapat dilakukan melalui kebijakan khusus seperti Omnibus Law di mana kesepakatan kumulatif terbuka dapat diambil oleh pemerintah dan DPR RI.

Mardani menjelaskan, akan sulit apabila hal ini dilakukan melalui mekanisme Prolegnas.

“Kalau melalui mekanisme Prolegnas tidak, tapi kalau pemerintah dan DPR RI punya kebijakan khusus seperti Omnibus Law, dia diajukan dan dijadikan kesepakatan bersama kan bisa ada komulatif terbuka,” ungkap anggota Komisi II DPR RI ini.

Mardani Ali Sera mencontohkan Perppu Corona yang disepakati bersama pemerintah dan DPR RI dapat dijadikan acuan dalam upaya merevisi UU Pemilu.

“Komulatif terbuka itu kita masih bisa memasukkan UU yang memang oleh pemerintah dan DPR RI disepakati bersama, contohnya UU Perppu Corona, UU yang ajuan Omnibus Law itu masuknya dari sisi ketika pemerintah dan DPR RI sepakat ini UU prioritas,” tutur Mardani.

Lebih lanjut Mardani menginginkan agar nantinya UU Pemilu dan UU Pilkada dapat menjadi 1 paket.

“Kami ingin tetap satu paket UU Pemilu dan UU Pilkada, karena ketika Pilkada dilepaskan bayangkan ada Plt yang 2 tahun atau lebih menjabat dan itu merampas hak rakyat,” ungkap Mardani.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil DKI Jakarta 1 ini mengingatkan, salah satu klausul yang diatur dalam UU Pemilu tahun 2017 adalah pemerintah berhak menunjuk pemimpin definitif di suatu daerah selama 2 tahun.

Mardani menambahkan, hal tersebut sangat berbahaya dan mengambil hak rakyat.

“Pemerintah tidak punya hak menunjuk pemimpin definitif selama 2 tahun, itu haknya rakyat. Kalau hanya 3 bulan dan maksimal 6 bulan masih boleh,” tutup Mardani Ali Sera. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *