Sukamta: Konsep Bela Negara Harus Utuh dan Matang

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra berencana akan menjalankan program bela negara sebagai amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan PP No. 3 tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, dirinya menyambut baik atas progres ini.

“Artinya, UU PSDN yang sudah kami bahas dan disahkan oleh DPR pada akhir 2019 lalu bisa diimplementasikan, tapi yang harus dipastikan adalah konsep pelaksanannya musti matang, utuh, dan tidak terburu-buru. Harus jelas sasarannya, targetnya, berapa anggarannya, dan kapan waktunya,” kata Sukamta kepada para jurnalis, Kamis (25/3/2021).

Mantan anggota Panja RUU PSDN ini menjelaskan, rekrutmen bela negara yang di dalamnya termasuk Komponen Cadangan harus dibicarakan dengan Komisi I DPR, berapa yang mau direkrut, berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana rencana pengelolaan setelah pelatihan, dan seterusnya.

“Dengan harapan semuanya terbuka, jelas, transparan, sehingga rakyat tak lagi resah. Bentuk pengawasan terselenggaranya program ini ada di DPR,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini.

Menurut Sukamta, masyarakat sempat resah adanya isu wajib militer atau potensi tidak terjaminnya hak asasi manusia.

“Makanya, Kemenhan harus terus berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah dengan Komisi I, untuk memastikan pengawasan berjalan sehingga rakyat menjadi lebih tenang. Sekaligus, rakyat bisa menyampaikan kepada Komisi I DPR jika menemukan pelaksanaannya nanti ada yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan,” papar Sukamta.

Sukamta juga menegaskan agar selain menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya manusia (SDM), Kemenhan perlu juga untuk menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya material (barang).

“Objek Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ada 2, manusia dan barang. Yang berbentuk barang ini mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) serta sarana dan prasarana nasional,” jelas Sukamta.

Sukamta menilai seringkali publik fokus kepada bela negara, yaitu pembentukan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam aspek manusianya, tapi kita sering lupa di dalamnya juga tercakup material, jadi seolah tidak utuh.

Sukamta mengungkapkan, konsep pengelolaan sumber daya material ini juga kompleks.

“Komponen cadangan itu bukan cuma manusia, tapi juga sumber daya material tadi,” ungkap Sukamta.

Ketika disampaikan, tambah legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta itu, komponen cadangan itu bersifat sukarela, hal itu untuk sumber daya manusia, tetapi komponen cadangan yang berbentuk material, sifatnya tidak sukarela.

“Makanya UU PSDN ini sangat strategis, karena mengatur manusia dan material sekaligus. Sehingga, konsep untuk implementasi di lapangannya harus betul-betul matang dan utuh, tidak sebagian-sebagian saja,” tutup Sukamta. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *