Mulyanto Desak Menteri ESDM Tindak Tegas Pengusaha Batubara Pelanggar DMO

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah menindak tegas perusahaan penambang batu bara yang terbukti melanggar ketentuan kuota penjualan batu bara dalam negeri atau domestic marketing obligation (DMO).

“Pemerintah harus konsisten melaksanakan ketentuan DMO ini agar semua perusahaan penambang batu bara patuh dalam mengalokasikan 25 persen produksinya untuk keperluan industri dalam negeri, sebab sekecil apapun pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengancam stabilitas ketahanan energi dalam negeri,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Sabtu (27/3/2021).

Menurut Mulyanto, kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi perusahaan tambang ini adalah upaya Indonesia untuk menjaga agar listrik dari PLTU tetap menyala.

“Ini soal ketahanan energi nasional,” tegas Mulyanto

Mulyanto menilai, saat ini ada kecenderungan pengusaha tambang mengambil keuntungan dengan mengekspor batubara yang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pasar dalam negeri (DMO).

“Tindakan ‘ambil untung’ dengan mengorbankan kepentingan nasional merupakan sikap yang tidak patut dilakukan,” tutur Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, pengusaha batubara harus komitmen melaksanakan ketentuan DMO meskipun harga jual batu bara di luar negeri lebih tinggi ketimbang harga dalam negeri.

“Besaran kuota DMO sebagaimana yang diatur dalam Kepmen ESDM rasanya sudah cukup adil. Pengusaha hanya perlu mengalokasikan 25 persen dari total produksinya untuk keperluan industri dalam negeri,” beber Wakil Ketua Fraksi DPR RI ini.

Mulyanto menuturkan, pemanfaatan batubara di dalam negeri ini untuk kepentingan masyarakat dan kalangan industri itu sendiri, sebab bagaimana PLN bisa memproduksi listrik jika pasokan batubara yang merupakan sumber energi utamanya sangat terbatas.

Seperti diketahui dalam Kepmen ESDM diatur besaran harga batu bara DMO. Jika harga pasaran batu bara dunia sedang tinggi maka harga maksimal batu bara untuk keperluan DMO sebesar USD 70 /ton. Sedangkan bila harga pasaran di dunia rendah maka harga batu bara DMO merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA).

“Ini soal godaan iming-iming harga tinggi batubara di luar negeri. Perusahaan tergelitik untuk ambil keuntungan lebih,” ucap Mulyanto.

Diperkirakan, lanjut Mulyanto, godaan ini masih akan terus berlanjut karena harga batubara terus merangkak naik, bisa menembus USD 100/ton.

“Margin dengan capping harga DMO jadi sebesar USD 30/ton. Ini hampir sepertiganya. Jadi godaan untuk melanggar DMO semakin tinggi,” imbuh Mulyanto.

Untuk meminimalisasi pelanggaran DMO, terang Mulyanto, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM memberi sanksi berat kepada perusahaan yang melanggar.

“Di periode Pemerintahan sebelumnya, sanksinya berat untuk perusahaan yang melanggar yakni dicabut izin produksinya,” ujar Mulyanto.

Selain itu, tambah legislator asal Dapil Banten 3 ini, Komisi VII DPR RI juga bermaksud membentuk Panja DMO untuk mendalami persoalan batubara ini.

“Dengan Panja ini diharapkan diketahui berbagai kendala pelaksanaan ketentuan DMO ini,” pungkas Mulyanto. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *