Penasehat Hukum MRS Minta Dakwaan JPU Dinyatakan Batal Demi Hukum

HEADLINE HUKRIM

Sebut Nama Ahok dan Raffi Achmad

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Penasehat Hukum Terdakwa Habib.  Rizieq Shihab meminta Majelis Hakim surat dakwaan JPU  terhadap Habib M. Rizieq Shihab (MRS)  dinyatakan  batal demi hukum. 

Permintaan ini disampaikan pada pembacaan eksepsi atau nota keberatan pada persidangan terbuka untuk umum,  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jumat (26/3),  pukul 15. 55 WIB.

Sebelumnya,  Habib Rizieq Shihab secara pribadi menyampaikan eksepsi setebal 15 halaman terkait perkara Kekarantinaan Kesehatan,  di Petamburan,  Jakarta Pusat.

Dalam eksepsi  setebal 30 halaman, Penasehat Hukum juga  minta majelis menerima eksepsi untuk seluruhnya.

Serta,  membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum)  melepaskan Terdakwa dari tahanan

Lalu, Merehabilitasi nama Habib Rizieq Shihab di muka umum.

Menanggapi nota keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum,  JPU akan menanggapinya secara tertulis pada kesempatan persidangan yang akan datang.

Majelis Hakim memberi kesempatan kepada JPU untuk menanggapi Nota Keberatan / Eksepsi dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada persidangan,  Rabu (31/3).

Persidangan Offline tersebut dihadiri ribuan massa simpatisan Imam Besar Rizieq Shihab. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong dengaj petugas, namun secara keseluruhan terkendali.

Sidang ini lanjutan dari tiga sidang sebelumnya,  yang digelar secara online.

Pada persidangan ketiga, Selasa (23/3) majelis mengabulkan keberatan terdakwa dan penasehat hukum. Diputuskan sidang dilakukan secara langsung (Offline).

AHOK DAN RAFFI

Dalam eksepsinya,  Habib sempat menyinggung Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama dan pekerja hiburan Raffi Achmad dalam sebuah  pesta Sean Gelael,  di Mampang, Jakarta Selatan,  Rabu (31/1/2021).

Dia menyebut kedua orang tersebut menggelar kerumunan usai menghadiri acara, namun mereka tidak disentuh hukum.

Oleh karena itu,  Rizieq merasa dirinya diperlakukan tidak adil terkait acara Peringatan Maulid,  di Petamburan,  Jakarta Pusat. Dakwaan JPU penuh fitnah dan tuduhan keji.

Dia beralasan dirinya dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW telah mengaku salah,  karena secara tidak sengaja melanggar protokol kesehatan (Prokes).

Atas sikapnya,  panitia telah membayar denda sebesar Rp50 juta, namun justru dipidanakan. Dia menyebut tindakan ini sebagai bentuk diskriminasi hukum. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *