Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ahmad Basarah: Tak Pernah Dibahas di MPR

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – ANYER: Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah kembali menegaskan, wacana atau isu perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode tidak pernah dibahas di MPR RI.

Hal itu disampaikan Basarah pada saat membuka Press Gathering pimpinan MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Sabtu (27/3/2021) di Hotel Mambruk, Anyer, Banten.

“Sekali lagi saya tegaskan MPR, hingga saat ini belum memutuskan satupun pasal yang akan diamandemen termasuk pasal 7 UU NRI tahun 1945,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Basarah, hampir semua Fraksi di MPR juga belum satupun yang mengusulkan untuk memgamandemen pasal-pasal dalam UU tersebut.

“Sebenarnya, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu berasal dari Fraksi Partai NasDem kala itu pak Jhoni G Plate,” beber Basarah .

Namun begitu, tutur Basarah, tidak satupun Fraksi di MPR yang menanggapi serius, karena saat itu MPR menganggap wacana tersebut bukan suatu yang mendesak dan urgen.

Basarah menyebut, wacana itu pun kembali muncul kata dia, saat mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali buka suara mengenai wacana masa jabatan itu.

“Jadi kalau tidak salah, Pak Amien Rais sempat mengaku curiga ada upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa menjabat hingga tiga periode. Nah ini yang kemudian jadi ramai lagi,” tukas Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Terkait kecurigaan Amien Rais itu, Ahmad Basarah menegaskan sikap fraksinya yakni PDIP.

Dalam masalah konstitusi, tegas Basarah, PDIP selalu tegas dan tidak pernah abu-abu.

“Bagi kami di PDIP, yang ada hitam putih, kami tidak pernah abu-abu. Jika wacana Jabatan Presiden dalam pasal 7 UU NRI 1945 diubah, kami tegas menolaknya,” tukasnya.

Basarah mengingatkan memimpin negara bukan soal lamanya periode, melainkan korelasi pemikiran saat penggantian presiden dinilai lebih penting ketimbang memperpanjang masa jabatan pimpinan negara.

“Hanya saja perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya,” ucap Basarah.

Basarah berpendapat, hasil yang dikerjakan presiden lebih penting ketimbang masa jabatan.

“Meski tiga periode, kata dia, kalau tidak memperbaiki pembangunan negeri bakal percuma. Perpanjangan masa jabatan presiden juga bukan urgensi.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jatim 5 ini menambahkan rencana pengadaan wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai lebih penting ketimbang masa jabatan presiden jadi tiga periode.

“Karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” pungkas Ahmad Basarah.

Hadir dalam pembukaan Press Gathering kali ini, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, dan hadir secara virtual, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

Hadir pula perwakilan fraksi-fraksi di MPR RI, Kabiro Humas Pemberitaan, Siti Fauziyah dan jajaran serta diikuti kurang lebih sekitar 90 jurnalis dari berbagai media yang biasa meliput kegiatan parlemen. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *