Korban Mafia Tanah di NTT, Buyar Harapan Seorang Nenek Mendapatkan Tanah Miliknya

HEADLINE OPINI

Oleh: Upa Labuhari SH MH *)

Sedih dan sedih, itulah keluhan nenek renta yang sudah tidak bisa turun sendiri dari pembaringannya, begitu mendengar kabar bahwa laporannya ke penyidik Polda NTT delapan tahun lalu akan dihentikan pengusutannya atas perintah Pengadilan Negeri Kupang. Perintah penghentian penyelidikan itu dikeluarkan setelah tersangka yang dituduh memalsukan surat harta bendanya dinyatakan memenangkan gugatan praperadilan dengan nomor register 07/pid.pra/2021/PN Kupang.

Walaupun hati Si nenek yang bernama Siti Aisyiah bersedih mendengar putusan itu, Ia tidak meminta kepada kuasa hukumnya untuk melawan atas putusan yang tidak adil itu . Ia hanya berdoa semoga prinsip tabur tuai yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Labuanbajo tidak membawa ‘’ badai’’ bagi keluarga yang menghancurkan harapannya di masa tua yang telah ditinggal mati oleh suaminya 20 tahun lalu.

Korban mafia tanahkah sang nenek yang sudah berumur 81 tahun ini?. Tidak ada pihak yang bisa memastikannya, walaupun besar dugaan hal itulah yang membawa sang nenek dikalahkan. Lalu apa yang dapat diperbuat oleh penyidik Polda NTT yang telah diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk secepatnya menangkap dan membawa ke Pengadilan terhadap mereka yang diketahui sebagai mafia tanah?.
Direktur Reserse Umum Polda NTT Kombes Pol Eko Widodo SIK tidak berkomentar banyak tentang putusan Pengadilan Negeri Kupang yang memerintahkan pihaknya untuk menghentikan proses pemeriksaan atas perkara Ny Siti Aisyah yang sudah delapan tahun ditangani.Ia hanya menyebutkan akan membawa persoalan ini ke atasannya untuk diambil tindakan selanjutnya apakah akan memenuhi permintaan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Kupang menghentikan pengusutan kasus pemalsuan ini yang sudah membawa banyak korban, tenaga dan waktu.

Atau seperti yang dilakukan oleh seniornya Kombes Pol Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe selaku mantan Direktur Reserse Umum Polda NTT yang tidak menggubris perintah Pengadilan yang sama untuk membawa tersangka Hendrikus Chandra, seorang konglomerat di Labuanbajo yang diketahui pasti sebagai pemalsu Surat Akte Jual Beli Tanah milik Ny Siti Aisyah.
Perintah putusan praperadilan yang pertama ini yang dibacakan pada tanggal 19 September 2019 oleh hakim tunggal Ikrarniekha Elmayawat Fau SH MH dianggap ‘’angin lalu’’ oleh penyidik Reserse Um Polda NTT dengan tidak mau dilaksanakan dengan berbagai alasan .Sepertinya Penyidik Polda NTT sedang ‘’menabur angin’’ pada waktu itu, mereka tidak bergeming untuk melaksanakan perintah ini secara professional demi tegaknya hukum berkeadilan.

Malah sebaliknya perintah pengadilan ini di kutak kutik sedemikian rupa, oleh beberapa oknum penyidik yang waktu itu dipimpin Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe supaya tersangka Hendrikus Chandra tidak dibawa ke Pengadilan untuk di adili di PN Kupang. Tersangka diupayakan untuk dapat dibebaskan dari tanggung jawab sebagai pemalsu Akte Jual Beli tanah . Bahkan yang bersangkutan diberi kesempatan leluasa untuk berbisnis ke manca negara, walaupun perintah pengadilan Negeri Kupang jelas , tersangka Hendrikus Chandra harus segera dihadapkan ke Pengadilan sebagai tersangka pelaku pemalsuan Akte Jual Beli Tanah di Labuanbajo.

Kemudian tersangka Hendrikus Chanda di beri kesempatan seluas luasnya oleh penyidik agar barang bukti yang dimilikinya berupa selembar tindasan akte AJB perlu dibawa kembali ke laboratorium Polda Bali untuk dibuktikan keaslian tanda tangannya.
Perbuatan ini oleh pakar hukum pidana Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA disebutkan sebagai suatu perbuatan melanggar pasal 11 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan atau yang telah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Polri atau lainnya dalam rangka Pro justisia tidak dapat diajukan permintaan ulang kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan . Pelanggaran aturan ini tidak dianggap oleh oknum penyidik Reserse Umum Polda Nusra yang waktu itu dipimpin oleh Kombes Pol Drs Yudi AB Sinlaeloe sebagai perbuatan melanggar hukum. Tetap saja pelanggaran ini ditempuh oleh penyidik Polda NTT untuk dapat menghasilkan suatu produk yang bertentangan dengan hasil pemeriksaan Puslabfor pertama. Hasil pemeriksaan pertama pada barang bukti yang dibawa ke Puslabfor Polda Bali di sebutkan non identic. Berarti pelaku pemalsuan itu benar adalah Hendricus Chandra. Tapi pada pemeriksaan kedua pada puslabfor yang sama disimpulkan bahwa tanda tangan identiK. Dengan demikian Hendricus Chandra terlepas dari jerat hukum sebagai tersangka pemalsu AJB.

Perbuatan membawa dua kali barang bukti ke puslabfor Bali itu kemudian dilaporkan oleh kuasa hukum pelapor Ny Siti Aisyah ke Biro Warsidik Bareskrim Mabes Polri dan Propam Mabes Polri. Hasilnya luar biasa, Hendrik Chandra ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Reserse Polda NTT yang dipimpin oleh Kombes Pol Eko Widodo SIK . Penetapan tersangka ini membuat Hendrikus Chandra mempraperadilankan Polda NTT dengan memohon kepada Pengadilan Kupang agar dirinya dinyatakan bukan pemalsu AJB dan perkara yang melilit dirinya atas laporan pemilik tanah Ny Siti Aisyah dinyatakan harus dihentikan.

Permohonan Hendrikus Chandra diterima oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan memerintahkan kepada penyidik Polda NTT untuk menghentikan penyidikan perkara ini dan membebaskan Hendrikus Chandra sebagai tersangka. Dilema yang dihadapi penyidik Polda NTT dalam menangani kasus ini menurut penulis ,perlu kebesaran hati pimpinan Polda NTT dengan meminta kepada Tim anti mafia tanah Bareskrim Polri, untuk segera turun tangan membongkar kasus ini sebagaimana di inginkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Karena bukan tidak mungkin perkara ini masuk dalam golongan mafia tanah dimana yang terlibat bukan hanya konglomerat, tapi juga oknum penyidik dan hakim. Semoga berhasil. (Wartawan dan Pratisi Hukum di Jakarta *)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *