Penyidikan Kasus PD. PDE Sumsel Jalan di Tempat

HEADLINE HUKRIM

Periksa Dirut PT. PDE Caca I. Saleh

JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: Penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh PD. PDE Sumsel jalan di tempat. 

Kontras, dengan Skandal Asabri kurang dua bulan sejak diterbitkan Sprindik,  awal tahun 2021 sudah ditetapkan 9 tersangka.

Padahal,  Kamis (25/3) Kejagung sudah memeriksa kesekian kali Caca Isa Saleh,  Mantan Dirut PD.  PDE (Perusahaant Daerah Pertambangan dan Energi) dan RH (Staf Sekda Pempriv Sumsel).

Kasus dugaan korupsi di PD. PDE juga sudah sempat disidik oleh Kejati Sumsel,  sebelum diambil-alih Kejaksaan Agung.

“Harusnya,  Kejagung bersikap tidak membiarkan berlarut, seperti kasus Dana Hibah (dan Bansos)  Sumsel,  ” kritisi Pegiat Anti Korupsi Boyamin Saiman,  di Jakarta,  Senin (29/3).

Boyamin mengingatkan kasus Dana Hibah Sumsel Jilid II telah diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sejak,  15 Mei 2017.

“Belum lagi kasus Bank Mandiri Surakarta Jilid II dengan 6 tersangka,  kasus Bank BTN Gresik dan Semaranf 7 orang dan kasus BTN Kuningan,  Jakarta.  Tidak ada penyelesaian.  ”

CACA ISA SALEH

Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan justru,  pemeriksaan kedua orang tersebut,  berinisial CISS dan RH guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.

“Kegiatan tersebut untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti sehingga dapat ditindak lanjuti proses berikutnya,  ” katanya,  Kamis (25/3).

Caca Isa Saleh terakhir,  diperiksa Senin (21/12)  malam. Selain itu,  telah diperiksa Windu Margono (Direktur Keuangan PD. PDE), pada Kamis (10/12).

Serta, Direktur Keuangan Periode 2012 – 2016 Adrian Utama Gani bersama Fahruzal Sulaiman (Direktur PT. Transportasi Gas Indonesia) dan Gusug Asmara (Spesialis Keuangan dan Monetisasi Kantor Pusat SKK Migas(.

Lalu,    Yanuarsyah Hasan (Direktur PG. Lintas Nusa Investama) yang diperiksa Jumat (4/12) dan Selasa (8/12).

Disusul,  Tokoh Olahraga Muddai Maddang selaku Eks Direktur PT. DKLN dan Erwin Himawan (Direktur PT. Dinamika Mukti Miratama).

Terakhir,  Firdaus Nur selalu Direktur CV. Energy Perkasa.

TINDAK PIDANA

Dalam perkara ini saat masih disidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumsel,  salah satu dari 7 perusahaan yang menerima Fee hasil penjualan gas oleh PD. PDE telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp652 juta.

Perusahaan dimaksud,  PT.  Mulya Tara Mandiri. Penyerahan dilakukan, Senin (30/11/2020).  Total penerima Fee dengan membuat tagihan fiktif dari 7 perusahaan sebanyak Rp66 miliar.

Selama periode 2009-2019, PDPDE membukukan hasil penjualan Rp5 triliun, tap dari penjualan itu  Pemprov Sumsel hanya menerima Rp29 miliar.

Kasus  berawal  perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel.

Hak jual ini adalah Participacing Interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang di berikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemprov Sumsel.

Praktiknya, bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya, tapi PT. PDPDE Gas (Rekanan) yang diduga menerima keuntungan yang fantastis. selama 2011-2019.

PD. PDE Sumsel selaku wakil Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong utang saham Rp8 miliar. Bersihnya kurang lebih Rp30 miliar selama 9 tahun.

Malah, PT PDPDE Gas mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bagian negara ini.

Diduga selama kurun waktu 8 tahun, pendapatan kotor sekitar Rp977 miliar. Dipotong biaya operasional, bersihnya kurang lebih Rp711 miliar. (ahi)

Teks Photo: Gedung Bundar,  Kejaksaan Agung

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *