Sikapi Embargo Vaksin Dari Sejumlah Negara, Saleh Daulay: Prioritaskan Produk Dalam Negeri

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin.

Dengan adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada para awak media, Senin (29/3/2021).

Menurut Saleh, vaksin adalah kebutuhan mendesak, karena selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70 persen masyarakat yang menjadi target sasaran,” ujar Saleh.

Kalau pakai skema yang ada, lanjut Saleh, Indonesia dinyatakan membutuhkan 420 juta dosis vaksin.

“Itu untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga. Jumlah ini sangat besar. Tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja,” jelas Ketua F-PAN DPR RI ini.

Dalam konteks itu, tutur Saleh, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri.

“Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor, bahkan menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu, vaksin Nusantara lebih baik dari vaksin impor,” terang Saleh.

Namun anehnya, sambung Saleh Daulay, Vaksin Nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal, jika diberi ijin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

“Kalau produk dalam negeri, Vaksin Nusantara lebih maju dari Vaksin Merah Putih, sebab sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, Vaksin Merah Putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada Vaksin Nusantara,” tukas Ketua DPP PAN ini.

Saleh menghimbau, Kemenkes, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian Vaksin Nusantara diharapkan dapat duduk bersama.

“Harus dicarikan formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Dengan begitu, penelitian ini bisa segera dilanjutkan,” tegas Saleh.

Legislator asal Dapil Sumut 2 ini mengingatkan pemerintah untuk tidak boleh tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu.

“Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,” tutup Saleh Daulay. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *