Karyono Wibowo Pesimistis Target Prolegnas Prioritas 2021 Dapat Tercapai

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Publica Institute (IPI) Karyono Wibowo pesimis DPR RI dapat mencapai target membahas 246 RUU pada Prolegnas 2019-2024.

“Saya pesimis DPR bisa mencapai target dalam membahas RUU dari 246, saya masih belum yakin dan kelihatannya sama pada periode sebelumnya,” kata Karyono saat menjadi pembicara Diskusi Forum Legislasi (Forleg) dengan tema: Prolegnas 2021, Mana Prioritas? di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/3/2021).

Menurut Karyono, hal tersebut disebabkan banyaknya fraksi yang berkepentingan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU).

“Kalau kita lihat kan targetnya tidak sampai 50% dari periode yang lalu dari DPR yang sebelumnya dari total target itu, hal tersebut dikarenakan banyak sekali dari fraksi-fraksi juga yang berkepentingan untuk mengusulkan RUU,” jelas Karyono.

Menurut Karyono, semua RUU berhak untuk diprioritaskan, tinggal bagaimana kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah.

“Oleh karena itu kalau ditanya mana yang prioritas, maka harus ada kesepahaman antara DPR dengan pemerintah. RUU mana yang harus diprioritaskan, harus sesuai dengan tantangan zaman, harus sesuai dengan kebutuhan,” ujar Karyono.

Demikian halnya dengan pembahasan Prolegnas Prioritas 2021 yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI, Karyono Wibowo pun mengaku dirinya pesimistis target Prolegnas Prioritas 2021 akan tercapai.

“Saya juga tak yakin ini bisa selesai di tahun 2021, karena aku tadi pembahasannya cukup alot, tapi ini lumrah di dalam proses politik kan memang selalu begini dan itu konsekuensi dari pemerintahan negara demokrasi,” terang Karyono.

Karyono menjelaskan, dirinya pesimistis lantaran sebentar lagi akan memasuki tahapan pemilu serentak.

“Apabila kita baca simulasi KPU, sudah dimulai tahun 2022-2023, saya khawatir jangan-jangan nanti politisi DPR sibuk urusan untuk Dapil, untuk menghadapi pemilu sehingga target 33 itu bisa tercapai,” ucap Karyono.

Oleh karenanya, lanjut Karyono, perlu ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR RI dalam memilah RUU ini, mana yang penting dan harus diprioritaskan.

“Makanya ini perlu ada kesepahaman yang saya sampaikan, mana yang lebih penting. Perlu kesepakatan DPR dan pemerintah, mana yang didahulukan, yang mana yang paling urgent, mana yang paling prioritas dari 33 yang prioritas tadi,” imbuh Karyono.

Untuk itu, Karyono menyarankan, hindarilah pasal-pasal yang krusial, yang kontroversial, misalnya terkait dengan RUU HIP, di mana banyak pasal-pasal yang kontropersial, akhirnya menimbulkan resistensi baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen.

“Oleh karena itu menurut saya diselesaikan secara adatlah untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Karyono Wibowo. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *