Revisi UU Narkotika Masuk Prolegnas, Awiek: Naskah Akademiknya Memang Telah Ada

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Masuknya revisi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 mengagetkan semua pihak.

Pasalnya, menurut Pimpinan Komisi III DPR RI, RUU tersebut hanya dimasukkan ke dalam long list Prolegnas 2019-2024. Masuknya revisi UU Narkotika ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 juga menggeser 2 RUU yang sebelumnya diusulkan pemerintah untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, yakni RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, masuknya revisi UU Narkotika merupakan keinginan dari seluruh stakeholder yang ada, yakni: DPR RI, DPD RI, dan pemerintah.

“Itu kan keinginan dari semua stakeholder, DPR, DPD, dan pemerintah karena persoalan narkotika ini sangat urgent oleh karenanya dimasukkan dan semua sepakat,” kata politisi yang akrab disapa Awiek tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/3/2021).

Awiek mengungkapkan, naskah akademik RUU Narkotika sudah ada, oleh karenanya hal itu dimungkinkan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas.

“Naskah akademiknya juga sudah ada. Kan tinggal itu saja UU ITE sebenarnya juga bisa masuk asalkan naskah akademiknya sudah ada, problemnya naskah akademiknya belum ada sehingga DPR juga tidak berani mengusulkan,” ujar Sekretaris F-PPP DPR RI ini.

Awiek pun menolak masuknya revisi UU Narkotika ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 mengorbankan RKUHP dan RUU PAS.

“Bukan begitu, ini keputusan politik tidak ada korban mengorbankan,” ungkap Awiek.

Awiek menjelaskan, sikap pemerintah terkait RKUHP dan RUU PAS adalah menunggu untuk melakukan kajian kembali.

“Pemerintah sikapnya RKUHP dan RUU PAS menunggu dulu melakukan kajian lagi, ya kita hargai sikap pemerintah, tidak mungkin juga kita paksa,” tutur Ketua Bidang Fungsional DPP PPP ini.

Terkait Pimpinan Komisi III DPR RI yang mengatakan, pemerintah menginginkan RKUHP dan RUU PAS yang dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan revisi UU Narkotika dimasukkan ke dalam long list Prolegnas DPR RI, namun kenyataannya justru sebaliknya, Awiek menyebut, Baleg DPR RI tidak mendengarkan rekomendasi Pimpinan Komisi III DPR RI terkait hal ini.

“Kita kan tidak mendengarkan Pimpinan Komisi III DPR, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah di rapat. Yang kedua, yang kita dengarkan dari Komisi III DPR adalah usulan dari Komisi III DPR itu saja,” tukas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Awiek menegaskan, dalam mengusulkan RUU yang akan diajukan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, segala sesuatunya ada acuannya.

Awiek berpendapat, pihaknya tidak bisa menampung seluruh keinginan anggota DPR RI, DPD RI, maupun pemerintah.

“Kalau mendengarkan perkataan orang per orang, kalau per anggota bicara yang lain nanti kita tampung juga bisa repot nanti. Wartawan bicara yang lain kita tampung juga repot nanti. Karena memang sudah ada acuannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jatim XI ini pun menambahkan, kesepakatan antara DPR RI, DPD RI, maupun pemerintah mengenai RUU mana saja yang dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 telah tercapai di rapat penetapan Prolegnas Prioritas 2021 di Baleg DPR RI.

“Kan kesepakatan DPR, DPD, dan pemerintah muncul di rapat itu. Kalau di luar rapat kami tidak berani kita masukkan,” pungkas Awiek. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *