Ichsan Kamil: Kami Tidak Butuh Kasihan, Kemampuan Difabel Butuh Dihargai

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Penyandang disabilitas masih merasakan diskriminasi. Mulai akses masuk bekerja di pemerintahan dan perusahaan swasta, hingga pandangan sinisme masyarakat terhadap kemampuan kompetensi masing-masing.

“Iya betul, masih ada diskriminasi. Ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih kurang dan belum ramah terhadap kami, kalangan disabilitas,” ujar Muhammad Ichsan Kamil, ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Depok, Rabu (31/3).

Alasannya, masih banyak kalangan disabilitas termasuk komunitas tuli (d.h tunarungu) mengeluhkan diskriminasi saat penerimaan kerja kendati sudah lulus tes; mulai syarat administrasi, tertulis hingga kesehatan.

Karena itulah, kata M Ichsan Kamil, Gerkatin bersama komunitas disabilitas lain dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) se-kota Depok menggalakkan kesadaran komunitas untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

“Kami tidak butuh kasihan orang lain. Tetapi kami butuh dihargai kompetensi keahlian kami masing-masing sesuai amanat UU Disabilitas, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, secara profesional dan proporsional,” ujar Ichsan Kamil, koordinator Tunarungu Wicara di PPDI, usai ikut pelatihan 29-30/3 terkait Hak Asasi Manusia oleh PPDI DPC Kota Depok. Hadir Yossa AP Nainggolan selaku pegiat HAM dan direktur Yapesdi, Agus H Hidayat.

Dicontohkannya, sejawat sesama lulusan SLB Santi Rama & lulus sarjana Strata-1 berbagai jurusan ditolak puluhan lamaran kerja setelah tahu disabilitas tuli.

“Hikmahnya, beberapa teman berkolaborasi membangun kedai dengan brand Kopi Tuli (Koptul), Alhamdulillah,” ujar lulusan S-1 di Kampus M.Husni Thamrin, Jakarta, itu.

Profesional proporsional

Pengalaman diskriminasi dialami para disabel. Alde Maulana, misalnya, kebutaan 50% mata kirinya menjadi alasan tidak dilantiknya menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) kendati sudah lulus tes & mengikuti pelatihan delapan bulan. Pemuda asal Padang, Sumatera Barat, ini menyurati Presiden RI Jokowi & instansi terkait seperti Ombusman.
Nasib serupa tapi tak sama dialami Romi Syofpa Ismael.

Perempuan dokter gigi itu sempat batal dilantik ASN karena kelumpuhan kaki, tetapi Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Solok Selatan menganulirnya setelah disposisi Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Cq Kemenpan RB. Mereka sepakat salah tafsir menerjemahkan sehat jasmani rohani.
Kontroversi itu, seperti pernah diungkap ketua dewan pertimbangan PPDI Siswadi, dikarenakan perusahaan (BUMN, Swasta, Pemerintah) menerapkan syarat bekerja profesional diikuti sehat jasmani rohani.

“Padahal bekerja sesuai kemampuan disabilitas itu kan berarti profesional. Hal ini belum dicontohkan BUMN menerapkan amanat UU Disabilitas dimana BUMN wajib mempekerjakan dua persen dan swasta 1 persen dari total pekerjanya,” ujar Siswadi waktu itu. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *