Menkumham Tolak Permohonan Hasil KLB, AHY: Tak Ada Dualisme di PD

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly telah mengumumkan dan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat (PD) kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Menanggapi putusan Menkumham itu, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PD.

“Hasil putusan ini berarti tidak ada dualisme di tubuh PD,” kata AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (31/3/2021).

Pernyataan AHY disambut tepuk tangan dan sorakan riuh dari para kader PD.

“Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PD,” imbuh AHY.

Kemudian, AHY menjelaskan, pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan.

“Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menyatakan permohonan pihak kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun ditolak,” ucap AHY.

“Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para Ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir,” sambung peraih Adhi Makayasa Akmil 2000 ini.

AHY kemudian menyampaikan rasa puji syukurnya atas keputusan yang diambil pemerintah.

Dirinya menilai keputusan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas PD

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas PD terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai yakni AD/ART PD yang dihasilkan kongres V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara,” pungkas AHY.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status PD Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan, permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

“Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut,” kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *