Pemerintah Tolak Hasil KLB PD, Ibas: Kebenaran dan Keadilan Masih Ada di Negeri Kita

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD).

Wakil Ketua Umum (Waketum) PD Edhie Baskoro Yudhoyono Ibas bersyukur karena kebenaran dan keadilan masih ada di Tanah Air.

“Syukur alhamdulillah. Kebenaran, kedaulatan dan keadilan masih ada di Negeri kita, setidaknya untuk PD,” kata pria yang akrab disapa Ibas itu kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Ketua F-PD DPR RI ini mengatakan, perjuangan PD tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi akan tetap konsisten mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Pekerjaan dan perjuangan kita masih panjang, karena #HarapanRakyatPerjuanganDemokrat. Terima kasih kepada pemerintah, kader dan simpatisan serta insan Pers,” pungkas Ibas.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh PD kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

“Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut,” kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *