Satgas 53 Kejaksaan Turunkan Tim Usut Kasus Incinerator Oleh Kejari Manado

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID- JAKARTA : Satgas 53 Kejaksaan Agung siap turunkan tim mengusut dugaan terjadinya “salah urus” dalam penanganan kasus korupsi Incinerator oleh Kejari Manado,  Sulut. 

“Kita telaah dulu (baru kita sikapi),  ” tegas Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)  Dr. Sunarta,  SH,  MH saat dihubungi wartawan,  di Jakarta,  Kamis (1/4) malam.

Penegasan Sunarta,  mantan Kajati Jatim ini menanggapi pemberitan soal “salah urus” dalam menangani perkara penggadaan Incinerator pada Dinas Lingkungan Hidup,  Pemkot Manado.

Menurut Sunarta,  sikap tegas Satgas (Satuan Tugas)  53 sejalan dengan Policy pembentukan oleh Jaksa Agung,  dalam upaya membangun Kejaksaan yang Bersih dan dipercaya Publik.

“Tugas Satgas 53 melakukan deteksi dini agar setiap laporan atau temuan dapat segera ditindaklanjuti,  ” jelasnya.

Istilah Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam setiap kesempatan terhadap oknum Jaksa Nakal.

“Mereka kita akan bina,  jika tidak bisa dibina,  kita ‘binasakan’ (alias dipecat atau dipidanakan,  Red). ”

SUMBER LAIN

Terkait kasus di Kejari Manado,  Sunarta selaku Ketua I Satgas 53 mengingatkan pihaknya tidak dapat memberitahukan langkah spesifik,  karena terkait keintelijenan.

“Kapan dituruunkan,  rahasia sifatnya, ” ingatnyakan kembali.

Dia juga menyebutkan Tim Satgas 53 turun ke lapangan tidak selalu harus ada laporan dahulu.

“Sumber lain juga bisa,  bila hasil telaahan harus turun (ke lapangaj, Red),  ” tuturnya.

Secara terpisah,  Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)  Amir Yanto selaku Ketua II Satgas 53 mengatakan pihaknya bekerja,  jika sudah ada temuan dugaan pelanggaran kode etik jaksa.

“Bila hasil eksaminasi,  ditemukan pelanggaran tentu,  kita akan periksa dan dikenakan sanksi sesuai kesalahan. ”

Namun,  jika masih berada dalam teknis perkara,  maka hal tersebut masuk ranah Pidana Khusus (Pidsus).

“Itu kewenangan Pidsus, jika masih ranah teknis penanganan perkara. ”

DIPIDANAKAN

Sebelumnya,  Prabowo,  Pemilik Usaha PT. Dodika Incinerator tengah dalam proses pemidanaan atas perbuatan orang lain  menumpahkan gundah gulana kepada wartawan,  Senin (29/3).

Didampingi kuasa hukumnya Iqbal Daud Hutapea,  Prabowo mempertanyakan langkah Kejari Manado yang telah 3 kali memeriksa dan bahkan sempat disebut calon tersangka,  selain A dan H.

Padahal,  Prabowo adalah pemasok mesin incinerator umum (alat pembakar sampah) dan incinerator medis (alat pembakar sampah medis) kepada dua pemenang lelang proyek penggadaan barang/jasa, di Dinas Lingkungan Hidup, tahun anggaran 2019 senilai Rp10, 8 miliar.

“Saya tidak ada kaitan dengan proyek dan lelang tersebut. Saya itu hanya menagih hak saya, karena dua rekanan belum melunasi pembayaran.  ”

Dua rekanan dimaksud,  PT. Atakara Naratama Mitra dan CV. Jaya Sakti.total kewajiban kedua rekanan sebesar Rp2, 567, 877 miliar.

“Anehnya,  saya tagih hak saya kok dipidanakan. Saat,  saya tagih Pengurus PT. Atakara bilang: harus seizin kepala dinas.  Ada ada ini? Padahal pembayatan dari Dinas sudah keluar, 27 Desember 2020, ” bebernya.

Perusahaan PT. Atakara memenangkan proyek 4 Unit Incinerator Umum senilai Rp9. 895, 6 miliar dan 1 Unit Incinerator Medis Rp990 juta oleh CV. Jaja Sakti, berdomisli,  di Manado.

Prabowo memasok barang ke PT. Atakara senilai Rp8, 860 miliar dan baru Rp7 miliar terima pembayaran.

Lalu, CV. Jaya Sakti dari kewajiban Rp802 juta baru dibayar Rp100 juta.

Iqbal menyebutkan keganjilan lain,  bahwa kliennya diminta datang ke Manado untuk diperiksa.  Sedangkan,  PT. Atakara yang sama berdomisili di Bandung,  justru jaksa-nya yang datang ke Bandung memeriksa PT. Atakara.

Pemanggilan pertama Prabowo,  17 Februari 2020, kedua 29 Januari 2021 dan terakhir 10 Februari 2021.

“Klien saya telah melaporkan Pengurus PT. Atakara ke Polda Jabar terkait dugaan penggelapan, ” akhirinya.(ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *