SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, MAKI Gugat KPK di PN. Jakarta Selatan

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: MAKI akan gugat Praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 perkara dugaan korupsi BLBI Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

“Kami segera daftarkan di Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Selata, ” kata Koordinator LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi)  Boyamin Saiman, di Jakarta,  Jumat (2/4) petang.

Gugatan ini terkait penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara)  oleh KPK,  Kamis (1/4) atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim,  isteri Sjamsul Nursalim.

Menurut Boyamin,  diriinya berharap PN. Jakarta Selatan untuk membatalkan SP3 tersebut.

“Penerbitan SP3 ini mencederai rasa keadilan masyarakat,  ” tegasnya.

SP 3 untuk Sjamsul Nursalim adalah untuk ketiga kalinya terkait BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Pertama, awal tahun 2000-an oleh Kejaksaan Agung,  setelah Sjamsul membayar lunas utang BLBI kepada BPPN melalui penyerahan aset.

Kedua,  saat Jaksa Agung Hendarman Supandji membuka lagi kasus Sjamsul,  dengan alasan aset-aset untuk pembayaran utang BLBI adalah aset “bodong.”  Disebut bodong,  karena nilainya tidak sesuai yang tercatat dalam pembukuan.

Kejagung menyatakan tidak ada unsur pidana dan hanya meminta Sjamsul melunasi sisa pembayaran ke BPPN.

Seiring dengan itu,  Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK era Ketua KPK Antasari Azhar,  karena terima suap Rp6,6 miliar dari Ayin,  kerabat Sjamsul.

Selain itu,  sampai kini Kejagung belum juga menggugat perdata Sjamsul terkait pelunasan utang BLBI.

Itjih bersama Advokat Alm. ABN adalah penjamin saat Sjamsul dirawat di RS di Jepang selama 3 minggu, awal 2000-an dengan kapasitas tersangka.

Namun, usai perawatan Sjamsul ogah pulang ke tanah air dan memilih tinggal di Singapura masa Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Terkait,  SP3 kasus BLBI,  MAKI sempat gugat Jaksa Agung, 2008   di PN. Jakarta Selatan dan dimenangkan. Banding ke Pengadilan Tinggii,  keberatan Kejagung diterima. Alasan,  MAKI tidak punya Legal Standing.

ALASAN PRAPID

Boyamin menjelaskan alasan praperadilan (Prapid) KPK,  adalah  KPK mendalilkan SP3 dengan alasan dengan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadikan kehilangan Penyelenggara Negara.

“Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam Surat Dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. ”

Boyamin menyebut KPK telah lupa ingatan atas Surat Dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada 2018. ( halaman pertama surat Dakwaan).

Selain itu,  putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3,  karena NKRI menganut sistem hukum pidana Kontinental warisan Belanda

“Yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprodensi, artinya Putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain. ”

Terakhir,  MAKI pada 2008 pernah memenangkan Prapid atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI.

Dalam putusan Prapid,  berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. “Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Prapid yang akan diajukan MAKI, ” pungkasnya. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *