Diundang Pembahasan RUU Energi Terbarukan, Kang Emil Ingin Rakyat di Daerah Sejahtera

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil bersama beberapa orang kepala daerah lain yang tergabung dalam ADPMET mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/4/2021).

Ridwan mengaku, kedatangannya ke Kompleks Parlemen untuk dimintai pendapat terkait RUU Energi Terbarukan oleh Komisi VII DPR RI.

“Ya Alhamdulillah hari ini saya hadir bersama pimpinan daerah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami dimintai pendapat terkait RUU Energi Terbarukan. Kita tahu Indonesia ini mayoritas masih menggunakan energi konvensional dari fosil, sementara negara-negara di dunia sudah bergeser ke urusan angin, solar cell, dan lain-lain,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/4/2021).

Kang Emil menjelaskan, pihaknya dan Komisi VII DPR RI akan membicarakan RUU Energi Terbarukan tersebut dari perspektif kedaerahan

“Nah itulah yang akan kita bicarakan dari perspektif kedaerahan tapi kapasitas saya di sini sebagai Ketua ADPMET. Nah urusan migas saja kita masih banyak problem, plus kita menyiapkan masa depan seperti apa,” ujar Gubernur Jawa Barat (Jabar) tersebut.

Kang Emil pun mengungkapkan, salah satu yang akan diperjuangkan oleh ADPMET adalah masalah keadilan, lantaran sering tersendatnya dana bagi hasil dari pusat.

“Organisasi kami ini dibentuk untuk memperjuangkan keadilan, karena dana bagi hasil dari pusat sering macet, sering kurang, kemudian ada ladang-ladang minyak terlantar diurus oleh BUMN tidak diserahkan kepada kami juga tidak. Jadi kami di daerah merasa bisa berpartisipasi mensejahterakan rakyat dari sini,” ungkap Kang Emil.

Lebih jauh Kang Emil berharap, UU Energi Terbarukan dapat segera disahkan.

“Mudah-mudahan hasilnya UU bisa diketok palu sehingga Indonesia dalam 30 tahun ke depan energinya bisa full energi terbarukan. Semuanya dari angin, dari air, matahari, dan lain-lain,” tutur mantan Walikota Bandung ini.

Terkait anggaran awal yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU Energi Terbarukan apabila telah disahkan, Kang menerangkan, dananya akan diambil dari bagi hasil seperti energi migas dan juga kewajiban 10 persen para investor energi terbarukan.

“Kan kalau migas kita ada ada bagi hasil yang sering dikomplain juga karena macet dan kurang jelas. Dan yang kedua ada yang namanya bagi hasil dari investor. Jadi para investor memproduksi migas maka ada kewajiban 10 persen,” terang Kang Emil.

Kang Emil menyebut dari 100 lebih anggota ADPMET hanya 2 daerah yang dinilai berhasil mengembangkan energi terbarukan.

“Dari 100 lebih anggota kami yang berhasil baru 2 yakni Jabar dan Kaltim kalau tidak salah, karena dipersulitlah kira-kira gitu, padahal Jabar saja bisa mendapat kurang lebih 20 juta USD per tahun tapi kan itu harus mengedor-gedor pintu,” ucap Kang Emil.

Lebih lanjut, Kang Emil menginginkan agar uang hasil penjualan energi terbarukan nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah.

“Nah kami ingin hal itu ujungnya menjadi kesepakatan karena kan ujungnya yang punya rakyat kan kami-kami di daerah. Jadi uangnya dapat langsung jadi Puskesmas, sekolah, dan aspal jalan,” pungkas Kang Emil. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *