Revisi UU ASN, Guspardi Gaus: Negara Perlu Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, revisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas kelembagaan.

“Perlu saya tegaskan ini adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas dan saya menyebut baik terhadap itu, banyak lembaga-lembaga yang sebetulnya bisa ditangani oleh kementerian atau lembaga lain,” kata Guspardi saat dirinya menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi (Forleg) bertema: Poin Penting RUU ASN yang belangsung di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/4/2021).

Guspardi mengapresiasi adanya kebijakan dari pemerintah untuk merevisi UU ASN.

“Dengan adanya kebijakan pemerintah itu, saya pribadi dan Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan langkah-langkah itu akan secara terus-menerus melalui kajian-kajian terhadap lembaga mana saja yang akan dihilangkan dan sebagainya, tentu ranahnya ada pada pemerintah.

Guspardi pun berharap, dengan disahkannya RUU ASN maka masa depan para ASN dapat lebih baik lagi.

“Saya dan Komisi II DPR RI tentu berharap jangan sampai ada di antara bapak dan ibu kita yang mengabdi di sana sudah lama masa depannya menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jelas rimbanya, itu pointnya,” harap politisi PAN ini.

Yang kedua, menurut Guspardi Gaus, revisi UU ASN adalah untuk merasionalisasi jumlah ASN yang saat ini sangat banyak.

“Yang kedua adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam upaya kata saya rasionalisasi. Saya pernah jadi pegawai negeri, dosen di Fakultas Syariah IAIN Padang, kebetulan saya adalah alumni IAIN Ciputat, bersama dengan Pak Din Syamsudin dan Pak Azzumardi Azra, ketika saya pegawai negeri itu, jumah pegawai itu semuanya ada 5 juta orang,” beber Guspardi.

Guspardi mengungkapkan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah adalah penghapusan eselon, terutama eselon 3 dan eselon 4.

“Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan ini yang akan menghapus eselonisasi terutama eselon 4 dan 3, di tingkat pusat itu sudah berjalan, kalau tidak salah sudah lebih 60%.

Guspardi menjelaskan, langkah itu akan dituntaskan bulan Juni atau Juli 2021.

“Bulan Juni atau Juli 2021 hal ini sudah dituntaskan dan jabatan itu tertentu banyak orang-orang yang kehilangan jabatan, gunanya juga adalah dalam rangka itu efesiensi dan efektivitas. Jadi dari jumlah sekian itu, lebih sepertiga pegawai negeri ini kalau saya tidak salah 1,5 juta adalah pegawai administrasi,” beber Guspardi.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Sumbar 2 ini menambahkan, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah penyederhanaan dalam lingkup ASN.

“Inilah yang diupayakan oleh pemerintah di kepemimpinan Pak Jokowi untuk melakukan penyederhanaan,” pungkas Guspardi Gaus. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *