Sebelum Ada Payung Hukum, Jamiluddin Ritonga: Jangan Ada Pembangunan Ibukota Negara Baru

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pemerintah seharusnya tidak melakukan aktivitas apapun di lahan ibukota negara yang baru sebelum ada payung hukum. Sebab, sampai sekarang DPR RI belum menyetujui pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Jangankan menyetujui, draf Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (IKN) saja sampai saat ini belum diterima DPR RI. Infonya, draf RUU tersebut masih digodok oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Selasa (6/4/2021).

Jadi, lanjut Jamiluddin, secara formal rakyat belum menyetujui pemindahan ibukota negara ke Kaltim. “Hal ini seharusnya dihormati pemerintah,” tegasnya.

Menurut Jamiluddin, pemerintah seharusnya belum boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibukota negara yang baru. “Anggaran baru dapat dialokasikan bila DPR RI sudah mensyahkan RUU IKN menjadi UU,” jelas Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Untuk itu, imbuh Jamiluddin, pemerintah seyogyanya taat hukum dalam membangun ibukota negara yang baru. “Termasuk dalam pembuatan desain ibu kota negara yang sudah sering dipamerkan melalui media sosial,” ujarnya.

Selain itu, sambung Jamiluddin Ritonga, pemindahan ibukota negara idealnya ditanyakan langsung ke rakyat melalui referendum. “Hal itu perlu dilakukan mengingat persoalan ibukota negara merupakan hal krusial yang langsung berkaitan hajat rakyat Indonesia,” ingat Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Jamiluddin mengungkapkan, dalam konstitusi juga tidak disebutkan pemindahan ibukota negara merupakan kewenangan presiden dan DPR RI. “Ini mutlak menjadi dasar yang kuat bagi diperlukannya sebuah referendum, sehingga hal tersebut memang rakyatlah yang berkuasa di Indonesia,” terangnya.

Selain itu, tambah Jamiluddin, kondisi keuangan negara juga tidak memungkinkan untuk pindah ibukota negara pada saat ini. “Di saat Indonesia resesi dan hutang yang melimpah, tentu sangat tidak bijaksana memaksakan pembangunan ibukota negara,” tutur Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin pun menghimbau agar Presiden Jokowi dan DPR RI sebaiknya merenungkan hal itu. “Mayoritas rakyat Indonesia tidak membutuhkan ibukota negara yang baru. Rakyat sedang berjuang melawan Covid-19 dan resesi ekonomi,” ungkapnya.

Karena itu, saran mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini, Rakyat Indonesia butuh sentuhan kesehatan dan ekonomi untuk memulihkan dampak Covid-19 dan resesi ekonomi. “Pemerintah seharusnya memprioritaskan dua hal itu, bukan pemindahan ibukota,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *