Terkait Revisi UU ASN, Baleg DPR RI: Komisi II Harus Segera Ambil Keputusan

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyatakan, revisi Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi baru yang menata kembali kepegawaian negeri Indonesia.

“Menurut saya revisi undang-undang ASN itu sangat penting untuk menciptakan landasan baru, untuk menciptakan regulasi baru, untuk menata kembali, tentang kepegawaian negeri kita,” kata Ibnu saat dirinya menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi (Forleg) bertema: Poin Penting RUU ASN yang belangsung di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/4/2021).

Ibnu mengatakan, ada dua kamar kepegawaian negeri Indonesia.

Yang pertama, tutur Ibnu, adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Itu khusus untuk menyalurkan pegawai fungsional, artinya tidak melimpah nanti setelah menjadi pegawai negeri, misalnya penyuluh pertanian ya terus menjadi penyuluh pertanian sampai profesional, tenaga kesehatan ya terus saja menjadi tenaga kesehatan sampai dia pensiun dan menjadi tenaga profesional,” jelas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ibnu Multazam menuturkan, apabila pegawai tersebut tidak betah dan ingin beralih ke pekerjaan lain maka setelah kontraknya habis, yang bersangkutan dapat meminta kontraknya untuk tidak diperpanjang.

“Kalau toh, mereka tidak betah menjadi pegawai P3K ingin melimpah ke pekerjaan yang baru, dia bisa setelah habis kontraknya tidak diperpanjang,” ungkap Ibnu.

Yang kamar kedua, sebut Ibnu, adalah yang diangkat menjadi pegawai negeri struktural,

“Calon pemimpin-pemimpin lembaga, calon pemimpin-pemimpin satker itu diangkat. Tadi sudah disampaikan yang IP-nya tinggi, kira-kira begitu, jadi betul-betul profesionalisme pegawai struktural, itu terjamin,” tukas politisi PKB ini.

Tidak seperti saat ini, ungkap Ibnu, kalau ada kepala daerah baru, bisa melimpah dari fungsional karena timnya menjadi struktural.

“Ini kan tidak disiapkan sebelumnya, dia memang untuk pegawai struktural, tidak disiapkan sebelumnya,” ujar Ibnu.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jatim VII pun mengingatkan agar Komisi II DPR RI yang membawahi bidang ini untuk segera mengambil keputusan.

“Menurut hemat saya, saya tidak usah berpanjang-panjang UU ASN itu harus ada keputusan politik dari Komisi II, dikembalikan kepada pemerintah atau bagaimana,” tandas Ibnu Multazam. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *