Sidang Sengketa Infrastruktur di PN Surabaya Dinilai Pengacara Lebih Cocok Kasus Perdata

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Sidang lanjutan kasus dugaan pembangunan infrastruktur swasta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung secara virtual. Pengacara terdakwa CH yang berkantor di Jakarta Pusat berpendapat bahwa dakwaan ini merupakan kasus perdata, bukan pidana seperti yang bergulir saat ini. 

Advokat Alvin Lim,  SH, MSc, dan Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Lawfirm cabang Jakarta Pusat menegaskan kasus ini sangat janggal. “Kenapa saya bilang begitu? Karena pada BAP pihak pebggugat (MG)  ada perubahan keterangan mengenai uang Rp1 miliar yang ditransfer ke rekening pribadinya. Bukankah apabila klien saya CH dituduhkan pasal pidana penggelapan maka seharusnya MG juga diseret  sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 372, pidana penggelapan disebutkan ada unsur ‘di dalam kekuasaannya’ uang Rp1 miliar yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan infrastruktur, malah diminta oleh MG, untuk jaminan dan berada dalam kekuasaan MG,” ucap Jaka Maulana, Rabu (7/4).

Pada persidangan yang berlangsung secara online hari Selasa, terdakwa CH ketika ditanyakan mengenai apakah pernah ada komplain tentang infrastruktur yang dianggap Pelapor tidak sesuai spek, ia menjawab, tidak pernah ada keluhan dan komplain di WA Group di mana dalam WA group ada MG, CH, KV, AL, dan dan WS.  “Saya bukan dewa atau paranormal yang bisa membaca pikiran pelapor jika ada keluhan dan tidak menyampaikan kepada saya, tapi tahu-tahu saya dilaporkan,” kata CH.

CH menambahkan,  tiba-tiba secara sepihak dia distop dari proyek infrastruktur yang belum selesai, lalu dilaporkan polisi. “Ketika saya beritikat baik, malah alat berat milik terdakwa ditahan di lokasi mereka,” paparnya.

Advokat Jaka menyatakan bagaimana seseorang disebut menipu jika ternyata si pelapor saja belum melunasi tagihannya dan kewajibannya yang sudah dijanjikan. Ia menduga modus ini digunakan pelapor untuk menghindari membayar tagihan yang sudah jatuh tempo. “Jika majelis hakim benar-benar teliti dan mau mempelajari kasus ini, maka sudah jelas ini adalah kasus perdata tentang sengketa bisnis, bukan pidana sebagaimana yang terjadi di persidangan,” kata Jaka.

Pengacara Alvin Liem menambahkan kalau kliennya dituduh mengerjakan proyek tidak sesuai spek memang benar, karena pejerjaan belum selesai. “Ya jelas belum sesuai spek karena belum selesai. Uang yang seharusnya dibayarkan oleh PT CIM adalah Rp 20.980.000.000, belum lagi ada permintaan Rp 1,5 M untuk uang jaminan yang diminta oleh MG.  Kekurangan bayar yang menjadi kewajiban PT CIM inilah yang menjadi penyebab kurangnya dana untuk menyelesaikan infrastruktur sesuai spek,” jelas CH. (joko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *