Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Komisi V DPR RI menghimbau pemerintah untuk memberikan teladan komitmen yang serius untuk benar-benar ingin memutus mata rantai pandemi Covid-19 ini.

Demikian diutarakan anggota Komisi V DPR RI Irwan saat dirinya menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat’ di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/4/2021).

Irwan mengingatkan, kebijakan Presiden Jokowi yang melarang mudik Lebaran tahun harus diikuti oleh para pembantunya.

“Faktanya mana, sampai hari ini, tidak ada regulasi yang dikeluarkan secara resmi yang mengatur itu yang secara de jure, de facto itu bisa digunakan sebagai landasan bahkan untuk penindakan, mana yang katanya mengatur. Faktanya hari ini semua masih cenderung longgar, kita lihat saja beberapa maskapai tidak ada protes itu, padahal aturannya juga sebagian masih berlaku,” kata Irwan.

Menurut Irwan, seharusnya setiap wacana yang disampaikan Presiden betul-betul diwujudkan dalam sebuah regulasi.

“Regulasi inilah yang nanti menjadi acuan semua pihak untuk kemudian mendukung kebijakan larangan mudik ini dan harus konsisten,” jelas Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.

Irwan pun mempertanyakan, larangan mudik yang mana yang diatur oleh pemerintah, lantaran sampai hari ini belum ada legal standing yang mengatur hal tersebut.

“Mungkin dalam kesempatan ini saya bertanya, larangan mudik yang mana, karena sampai pada hari ini aturan legal standing yang mengatur larangan mudik dalam hal implementasi dan efektivitas itu tidak ada,” ujar Irwan.

Irwan menjelaskan, saat ini yang ada barulah sebatas surat edaran dan himbauan semata.

Belum lagi, lanjut Irwan, sikap inkonsistensi pemerintah berupa tidak satu suaranya para menteri menyikapi larangan mudik ini.

“Saya pikir surat edaran itu baru himbauan dan kembali berulang, inkonsistensi pemerintah, kemudian pola blunder pemerintah dengan pernyataan Bang Sandi (Sandiaga Uno -red) yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK Muhadjir mengenai tempat wisata yang boleh buka saat Lebaran nanti,” tukas Irwan.

Menurut Irwan, larangan mudik ini sangat penting, apabila melihat trend Covid-19 selama ini.

“Setiap hari libur panjang baik Hari Raya Natal & Tahun Baru (Nataru) dan kemerdekaan itu pasti peningkatan kasus harian pasti terjadi. Di Idul Fitri 2020, ada peningkatan sampai 30% kasus harian, itu terjadi karena dilarang mudik lebaran tapi boleh pulang kampung,” ungkap Irwan.

Apabila diingat kembali, sambung Irwan, pada Agustus 2020 terdapat 114% kasus harian, karena sebulan sebelumnya pada saat trend secara eksponensial naik, tiba-tiba Presiden Jokowi mengeluarkan new normal.

“Naik lagi, sampai kemudian hari ini trendnya mulai menurun, walaupun kasus kematian juga terus meningkat bahkan lebih besar daripada kasus kematian global,” terang Irwan.

Lebih jauh, Irwan melihat setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti ada miss pada implementasi dan efektifitasnya.

“Sebagai contoh misalnya larangan mudik hari ini wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Nah sebelum tanggal 6 Mei, siapa yang mau menjamin kalau kemudian ada yang mudik, lantaran tidak ada regulasi yang ketat,” tukas Irwan.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Kaltim ini merasa heran, bagaimana mungkin himbauan larangan mudik dapat diaplikasikan tanpa adanya pembatasan penumpang, protokol kesehatan (prokes) juga biasa-biasa saja, dan kemudian tidak ada pembatasan di lapangan.

“Karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan berbagai alasan klise, seperti: ada keluarga sakit, ada urusan pekerjaan, dan juga berwisata,” tutup Irwan. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *