Mudik Kembali Dilarang Tahun Ini, Melki Laka Lena: Masyarakat Harus Tetap Dapat Bersilaturahmi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ini bukan pengalaman pertama Pemerintah Indonesia dalam era pandemi Covid-19 menangani penanganan mudik dan saat Indonesia akan memasuki tahapan yang kedua.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena (Melki) pada saat dirinya menjadi narasumber pada acara Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat’ yang berlangsung di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/4/2021).

Menurut Melki, pro kontra kegiatan mudik tahun lalu lebih serius dibandingkan tahun ini.

“Tahun lalu itu pro kontranya karena kita pertama mengalami pandemi seperti ini yang ruet harus masuk di bulan Ramadan kemudian masuk lagi kita harus mudik tahun lalu,” terang Melki.

Oleh karena itu, Melki mengingatkan, pengalaman tahun lalu rasanya cukup menjadi alasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali bagaimana persoalan mudik hari ini.

Melki menyebut, tahun 2021 kontroversi muncul setelah Menteri Perhubungan (Menhub) saat itu mengatakan mudik diperbolehkan.

“Saya tahu betul Menhub yang pertama kali mengatakan mudik boleh dan berbagai macam aturan untuk regulasi di sektor perhubungan tapi karena menjadi kontraversi dan polemik berkembang di masyarakat, akhirnya Menko PMK segera putuskan sudah ada keputusan bersama pemerintah mengenai pelarangan mudik tahun ini juga,” beber politisi Partai Golkar ini.

Melki Laka Lena mengatakan, kalau dicermati secara mendalam, suasana Lebaran tahun ini akan lebih tenang dibandingkan suasana jelang Idul Fitri pada tahun lalu.

“Memang kalau kita lihat agak lebih tenang tahun ini, karena sempat kontroversi sebentar setelah berhubungan bicara tapi setelah itu pemerintah membahas internal dan kemudian solid mengatakan mudik tahun ini dilarang,” jelas Melki.

Melki menilai, yang lebih penting dari hal ini bukanlah mengenai dilarang atau diperbolehkannya mudik, namun bagaimana masyarakat tetap dapat menjalani bulan Ramadhan dengan normal dan tetap menerapkan protokol kesehatan (proses)

“Bukan soal dilarang atau tidaknya yang penting sebenarnya, tapi bagaimana agar masyarakat ini tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal. Pada saat Ramadan dan pada saat silaturahmi Idul Fitri dan bagaimana di situ protokol kesehatan juga bisa tetap dipastikan berjalan dalam berbagai aktivias di bulan Ramadhan dan terutama pada saat silaturrahmi Idul Fitri nanti,” ujar Melki.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil NTT 2 ini menambahkan, saat ini untuk tentu pemerintah harus memikirkan, kalau orang tidak pulang dan tidak beraktivitas normal di bulan Ramadan atau munkin berkurang aktivitasnya, bagaimana membuat mereka juga tetap bisa bertahan untuk bisa melewati bulan Ramadhan dan masa idul fitri ini dengan baik.

“Katakanlah ada bantuan pulsa atau disediakan areal tertentu itu dibuat WIFI agar orang bisa berkomunikasi secara baik dengan warga atau keluarga di daerahnya ini mesti dipikirkan dari sekarang,” tandas Melki Laka Lena. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *