Tim Resmob Polres  Jakarta Pusat Tangkapi Sejumlah Preman Bekingan Mafia Tanah yang Ganggu Warga Bungur

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID- JAKARTA :  Polres Metro Jakarta Pusat terus menelusuri jaringan mafia tanah yang melibatkan seorang pengacara berinisial AD. 

Diketahui, AD menyewa 27 preman untuk menduduki lahan di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Polisi menyebut di lahan tersebut berdiri perumahan, ruko, kos-kosan dan perkantoran.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Burhanuddin menerangkan, menerangkan, ada tiga orang pelaku lagi yang dibekuk oleh tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Iptu Diaz Yudhistira ini.

” Mereka adalah MY, D dan E. Hengki membeberkan  peran dua orang tersangka,” jelas Burhan di Jakarta, Kamis (8/3).

Burhanuddin menyebut MY merupakan  pengurus IKKI  memberikan  surat  kuasa  kepada pengacara inisial AD untuk menyelesaikan permasalahan lahan. Sementara E adalah penyokong dana.

“E mendanai  seluruh  operasional dari menempatkan preman hingga pemasangan pagar  seng  di  lokasi  tanah  sengketa  yang  menghalangi  akses  jalan  utama  para  penghuni,” kata Burhanuddi..

Burhan menerangkan, pihaknya juga menahan sembilan orang atas tuduhan menduduki lahan tanpa izin. Mereka adalah HK, EG, RK, MH, YB, WH, AS, LR, dan AD. Salah seorangnya diantaranya yakni AD berprofesi sebagai penasihat hukum.

“Sementara sisanya adalah preman yang dibayar Rp 150 ribu per-orang setiap harinya oleh penasihat hukum inisial AD untuk menguasai lahan,” papar Burhan.

Dalam menjalankan aksinya, sekelompok preman membawa surat kuasa dari orang yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Mereka menyambangi ke lokasi dan mengintimidasi penghuni lahan.

Tak cuma itu, para preman juga menutup  akses jalan  warga dengan memasang papan  dan seng.

Para preman  mendatangi  para  penghuni  untuk  mengintimidasi penghuni dengan menandatangani surat  pengosongan  kamar  di  lahan  tersebut  namun oleh mereka ditolak.

“Saat itu para preman tersangka  menuduh  korban  sebagai  provokator. Lalu berteriak  teriak  hingga membuat  gaduh  di  lokasi,” papar Burhanuddin.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 335 KUHP.

Burhanuddin menegaskan akan memberangus kelompok preman yang terbukti membuat resah masyarakat.

“Tindakan premanisme menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami bertindak berdasarkan keresahan yang muncul di masyarakat, oleh karenanya kami berusaha menghilangkan “Fear Of Crime“ yang ada di masyarakat,” tutup Burhanuddin yang merupakan lulusan AKPOL 2002 ini (Nugroho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *