Humas Pemerintah Bekerja Tak Terintegrasi, Jamiluddin Ritonga: Kemenkominfo Harus Ubah Orientasi

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Humas pemerintah tidak menunjukkan sensitivitas dan terintegrasi dalam kondisi Indonesia yang serba anomali, khususnya selama pandemi Covid-19.

Selama setahun lebih terjadi simpang siur informasi Covid-19 yang tidak terkelola dengan baik. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya serta sesama masyarakat pun tidak berjalan baik.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Selasa (13/4/2021).

Jamiluddin menilai, hal itu berdampak pada kegamangan akan kebenaran informasi Covid-19 yang diterima masyarakat baik dari media massa maupun media sosial. “Masyarakat bingung mana informasi Covid-19 yang benar,” ujarnya.

Dalam kondisi demikian, imbuh Jamiluddin, humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah seharusnya aktif memberikan informasi alternatif yang berkualitas dan kredibel. “Namun hal itu tidak dilakukan humas pemerintah dengan baik karena tidak terorganisir dengan baik,” ungkap Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Padahal, lanjut Jamiluddin Ritonga, humas pemerintah selama ini dikoordinir oleh Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “Sayangnya, Bakohumas belum mampu menyatukan aktivitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas perguruan tinggi negeri (PTN),” sesalnya.

Hal itu terjadi, ungkap Jamiluddin, karena Kemenkominfo kurang memberi peran pada Bakohumas. “Kemenkominfo terkesan lebih dominan mengurus tools (teknologi), bukan kontennya. Padahal, konten seharusnya lebih penting dan dominan daripada toolsnya,” tegas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Akibatnya, terang Jamiluddin, fungsi komunikasi yang seharusnya lebih menonjol dalam situasi membanjirnya berbagai informasi, termasuk Covid-19, menjadi tidak terealisir. “Peran utama mengelola informasi dan komunikasi dengan sendiri sulit diwujudkan,” tuturnya.

Untuk mengaktifkan peran humas pemerintah, ujar Jamiluddin, mau tidak mau, Kemenkominfo harus mengambalikan Bakohumas pada fungsinya yang sesungguhnya. “Bakohumas diberi peran besar untuk menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas PTN,” saran Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Konsekuensinya, sambung Jamiluddin, Kemenkominfo harus mengubah orientasi dari tools (teknologi) kembali ke konten. “Dengan begitu, Kemenkominfo kembali memperkuat Bakohumas untuk mengkoordinir aktifitas humas pemerintah dengan memperbanyak komunikasi (konten) daripada mengurus informatikanya (tools),” ucapnya.

Masalahnya, tanya mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini, apakah Menkominfo mau menggeser orientasi dari tools ke konten? “Selama masih itu orientasinya, pastilah Bakohumas akan mandul dalam mengkoordinir humas pemerintah. Akibatnya, humas pemerintah tidak terintegrasi dalam bekerja, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *