Belum Kantongi Izin BPOM, Jamiluddin Ritonga: Jauhkan Vaksin Nusantara dari Kepentingan Politik

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Vaksin Nusantara tetap melakukan uji klinis fase 2 meskipun BPOM belum memberi izin. Seolah menantang, uji klinis ini diikuti sejumlah tokoh nasional, di antaranya: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota Komisi IX DPR RI.

Para peneliti vaksin Nusantara tampak mengabaikan keputusan BPOM. Padahal BPOM dengan tegas menilai uji klinik fase 1 belum memenuhi banyak kaidah tahapan uji klinik.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Jumat (16/4/2021).

Sebagai peneliti, tutur Jamiluddin, idealnya meresponi penilaian BPOM tersebut. “Telaah ilmiah dari perspektif medis yang dikemukakan BPOM seyogyanya direspon dengan cara yang sama,” ujarnya.

Ironisnya, lanjut Jamiluddin, peneliti Vaksin Nusantara tetap melanjutkan uji klinis dengan melibatkan relawan orang-orang pesohor di Indonesia, khususnya anggota Komisi IX DPR RI. “Keikutsertaan mereka ini patut disayangkan, karena sudah mengabaikan BPOM sebagai lembaga yang punya otoritas menetapkan layak tidaknya suatu vaksin untuk diuji lebih lanjut,” kata Dosen Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Menurut Jamiluddin, tindakan sebagian anggota Komisi IX DPR itu secara langsung sudah merendahkan BPOM. “Celakanya, tindakan mereka itu tidak atas dasar pertimbangan medis,” ucapnya.

Karena itu, jelas Jamiluddin Ritonga, keikutaertaan para anggota Komisi IX DPR ini terkesan sangat politis.

“Mereka tidak menyangkal temuan BPOM dari sisi medis, namun keikutsertaannya itu menunjukkan keberpihakan kepada Vaksin Nusantara tanpa argumentasi medis yang jelas,” terang Penulis Buku Tipologi Pesan Persuasif ini.

Jamiluddin menilai, tindakan demikian seharusnya tidak perlu dilakukan anggota Komisi IX. “Mereka sebenarnya bisa mempertemukan BPOM dan peneliti Vaksin Nusantara untuk mendengarkan pertimbangan medis dari masing-masing pihak,” imbuhnya.

Dari argumentasi medis itulah, saran Jamiluddin, idealnya Komisi IX DPR bersikap dan bertindak tetap mendukung atau tidak melanjutkan uji klinis Vaksin Nusantara. “Jadi idealnya pertimbangannya semata kaidah medis,” tukas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 itu.

Karena itu, sesal Jamiluddin, sangat disayangkan apabila Vaksin Nusantara didukung hanya karena dinilai produk lokal, apalagi dikaitkan dengan nasionalisme.

“Pertimbangan demikian sangat membahayakan mengingat persoalan vaksin berkaitan dengan hidup matinya manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini menghimbau, uji vaksin seyogyanya dilihat dari kaidah medis, bukan politis. “Hanya dengan begitu, kita bisa melihatnya dengan jernih dan objektif,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *