Trubus Rahadiansyah: Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Mudik Ambigu dan Inkonsisten

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan, kebijakan pemerintah mengenai mudik Lebaran sebagai kebijakan yang ambigu, inkonsisten, dan plin-plan.

“Begini, saya menilai kebijakan pemerintah mengenai pelarangan mudik ini kebijakannya kok ambigu, inkonsisten, dan plin-plan,” kata Trubus saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan DPD RI di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/4/2021).

Trubus menyatakan, di satu sisi kebijakan pemerintah melarang mudik tetapi ada kebijakan-kebijakan paradoks lain.

“Paradoks ironi misalnya tempat ibadah dibuka, tempat wisata dibuka, itu juga saya sampaikan apakah yakin daerah itu bisa misalnya masyarakat di DKI Jakarta tidak mudik, tempat wisata dibuka, kemudian masayarakat berbondong-bondong. Nah apakah tempat wisata bisa menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan benar dan siap dengan adanya lonjakan pengunjung. Saya tidak yakin, meskipun aturannya sudah ada,” papar Trubus.

Trubus mengungkapkan, persoalan membuat aturan, Indonesia sangat hebat, tetapi tidak dengan eksekusinya.

“Makanya yang terjadi daerah ini begitu ada larangan mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021, masyarakat sudah berbondong-bondong mudik. Beberapa daerah mengeluarkan beberapa statement silahkan mudik sebelum tanggal 6, bukan hanya kepala daerah tetapi banyak menteri mengatakan seperti itu,” beber Trubus.

Trubus menuturkan, melihat animo masyarakat tahun ini untuk mudik dapat dikatakan syahwat masyarakat untuk mudik nampaknya tak tertahankan lagi.

“Makanya kalau yang disurvei oleh Kemenhub ada 11 persen jumlahnya 27 juta animo masyarakat untuk mudik, itu hanya hitung-hitungan di atas kertas dan realitasnya banyak sekali masyarakat termasuk saya juga ingin mudik,” ungkap Trubus.

Trubus Rahadiansyah berpendapat, kebijakan pemerintah benar-benar membuat bingung masyarakat, lantaran belakangan muncul Surat Edaran (SE) perpanjangan pelarangan mudik bagi masyarakat.

“SE itu kemudian dirubah menjadi Adendum dan mulai diajukan tanggal 22 April 2021 pada kamis kemarin sudah mulai, apa yang terjadi, masyarakat dibuat bingung karena aturan itu seperti mengoreng tahu bulat, yaitu dadakan,” ujar Trubus.

Ujung-ujungnya, jelas Trubus, SE tersebut hanya akan merugikan masyarakat.

“Maka yang terjadi adalah masyarakat dirugikan lagi karena masyarakat yang sudah pesan tiket dan macam-macam, jadi masyarakat ujung-ujungnya yang menjadi korban,” tegas Trubus.

Lebih lanjut, Trubus pun berharap, adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan larangan mudik Lebaran 2021 ini.

“Menurut saya adalah bagaimana kebijakan ini bisa dilaksanakan daerah, itu yang penting, tanpa ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah kebijakan ini tak akan efektif dan tak akan jalan,” pungkas Trubus Rahadiansyah. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *