Lantik Kepala BRIN, Mulyanto Ingatkan Pemerintah Hati-hati Dalam Rumuskan Kelembagaan BRIN

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pasca-pelantikan Kepala BRIN Laksanakan Tri Handoko oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (28/4/2021), anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah segera merumuskan kelembagaan BRIN secara hati-hati.

Mulyanto menghimbau, pemerintah tidak mempolitisasi lembaga ristek ini agar gairah para peneliti tidak menurun, sehingga iklim penelitian tetap kondusif.

“BRIN adalah isu yang menjadi perhatian publik dan para peneliti Ristek sejak setahun terakhir. Pasalnya Perpres lembaga ini sudah terlambat hampir 2 tahun,” jelas Mulyanto kepada para awak media, Kamis (29/4/2021).

Mulyanto mengatakan, meskipun Presiden sudah menunjuk dan melantik Kepala BRIN tapi bukan berarti masalah kelembagaan riset ini sudah selesai teratasi, sebab hingga saat ini bentuk kelembagaan BRIN masih belum jelas.

“Banyak hal yang masih tanda tanya terkait soal ini. Seperti misalnya bagaimana hubungan Kemendikbud-ristek dengan BRIN, siapa mengkoordinasi apa dan sebagainya,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut, pemerintah memang mewacanakan BRIN sebagai lembaga otonom, tapi pemerintah belum menjelaskan kewenangan dan tanggungjawab BRIN itu seperti apa.

“Apakah BRIN akan menjalankan fungsi kebijakan, koordinasi sekaligus fungsi pelaksanaan ristek? Atau hanya sebagai lembaga pelaksana sebagai special agency seperti Lembaga Penelitian Non-Kementerian (LPNK) lainnya?,” tanya Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto mengingatkan, lembaga integrator ristek, haruslah seperti yang diamanahkan dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

“Undang-undang tersebut menegaskan, BRIN adalah lembaga pelaksana yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) dari invensi sampai inovasi.

“Status lembaga litbang LPNK dan Badan litbang Kementerian teknis, apakah seluruhnya baik kelembagaan, anggaran/program serta SDM dikonsentrasikan ke dalam BRIN atau BRIN hanya mengintegrasikan program/anggaran saja?,” tanya Mulyanto lagi.

Mulyanto khawatir proses peleburan semua lembaga riset ke dalam BRIN akan melanggar UU, sebab ada beberapa LPNK yang dibentuk secara khusus berdasar UU, seperti BATAN dan LAPAN.

“Belum lagi isu terkait politis tentang keberadaan dewan pengarah dan kaitannya dengan BPIP, yang tidak memiliki dasar hukum. Oleh karenanya, pemerintah harus segera memperjelas soal-soal ini,” tegas Mulyanto.

Peleburan kelembagaan, imbuh Mulyanto, bukan soal remeh-temeh terlebih peleburan lembaga penelitian, karena lembaga bukan sekedar benda mati.

“Di dalamnya ada ruh kelembagaan, visi yang melekat lama, jiwa korsa, budaya kerja, tokoh, simbol dan atmosfer kebersamaan yang tercipta dari proses waktu yang panjang,” beber Mulyanto.

Mulyanto menilai, hal ini berhubungan erat dengan semangat, kebanggan, etos kerja dan militansi lembaga.

“Misalnya penggabungan LIPI dan BPPT dengan tupoksi, sejarah, jiwa korsa, dan budaya ristek yang berbeda bukanlah hal yang bisa sekali jadi dan dapat segera tune in dalam 2-3 tahun,” jelas Mulyanto.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menambahkan, alih-alih meningkatkan kinerja kelembagaan riset, dikhawatirkan peleburan kelembagaan ini malah membuatnya ambruk.

“Karena itu perlu sikap kehati-hatian Pemerintah,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *