Audiensi BPJamsostek ke KPK Soal Perlindungan Karyawan Non-ASN

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan & Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat menggenjot optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek sekaligus memastikan perlindungan jaminan sosial bagi non-Aparatur Sipil Negara melalui Inpres not 2 tahun 2021.

“KPK telah membuat kajian dengan merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji ulang seluruh produk hukum demi menjaga konsistensi UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, disela-sela audiensi Antar-Lembaga Pemerintah itu, Jumat (30/4).
Untuk itu, katanya, KPK juga telah merekomendasi ke-1623 karyawannya untuk mendaftarkan kepesertaan non-ASN ke BPJAMSOSTEK demi menghindari beban keuangan tambahan bagi APBN/APBD.
“Ya, sesuai kajian yang kita buat, beberapa rekomendasi sudah kami berikan kepada presiden dan MenPANRB antara lain memastikan perlindungan non-ASN diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK,” tambahnya.

Apresiasi KPK

Menanggapi itu, Dirut BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, mengapresiasi dukungan KPK dalam mengimplementasikan Inpres 2 tahun 2021.
“Hadirnya Inpres ini menjadi dorongan dan semangat kami untuk segera melindungi pekerja di seluruh Indonesia, tak terkecuali pegawai non-ASN di seluruh Kementerian Lembaga hingga ke pemerintah daerah, kami akan sama-sama pastikan agar semuanya terlindungi,” ungkapnya.
Menutup kunjungannya tersebut, Anggoro berharap kerja sama yang baik dengan KPK ini bisa menjadi contoh untuk institusi lain agar para pekerjanya mendapatkan kesejahteraannya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Mampang, Jakarta, Ali Mugni T mengatakan, pihaknya akan mempererat kerjasama dengan jajaran pemerintahan pada wilayah Jakarta Selatan. “Sejauh ini kerjasama yang baik sudah terjalin, khususnya dengan pihak walikota Jakarta Selatan, Kecamatan dan Kelurahan sesuai cakupan wilayah kerja kami,” ujar Ali.
“Dengan adanya Inpres ini tentu akan menjadi lebih mudah bagi kami untuk mempererat kerjasama dengan pemerintahan dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pegawai pemerintahan dan warga secara luas,” imbuhnya.
Direksi & Dewan Pengawas BPJamsostek audiensi ke komisioner KPK di Gedung Merah Putih Jakarta terkait meminta dukungan penuh lembaga antirasuah itu dalam implementasi atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Audiensi itu ditemui langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *