Cegah Suap, MAKI Minta DPR Kawal Dana PMN BUMN 2021

HEADLINE HUKRIM

Suntik Dana Rp42,38 T kepada 9 BUMN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Suntik dana  Rp42, 38 Triliun (T)  kepada 9 BUMN dan Lembaga,  2021,  MAKI minta DPR awasi dan kawal pencairan, penggunaan dana tersebut.

Dana akan diberikan dengan mekanisme penyertaan modal negara (PMN) pada Penetapan APBN 2021 dan Perubahan APBN 2021.

“Kami minta seluruh anggota DPR secara pribadi maupun kelembagaan  awasi, kawal atas pencairan dan penggunaan dana PMN, agar sepenuhnya guna perbaikan kinerja dari BUMN, ” Boyamin Saiman,  Koordinator MAKI,  di Jakarta,  Kamis (29/4).

Menurut Boy,  sapaan akrab pria asal Ponorogo ini permintaan itu semata agar dana PMN lepas dari rongrongan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Serta juga,  praktik suap, pemerasan dan gratifikasi dari oknum-oknum nakal yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

“Oknum nakal ini dapat darimanapun, baik ekternal maupun internal tanpa  menuduh sebelum adanya bukti-bukti yang mencukupi, ” ujarnya ajeg.

SEBATAS INFORMASI

Secara terus terang, Boy mengaku baru menerima sebatas informasi, namun belum disertai bukti memadai adanya dugaan oknum nakal yang berusaha mendapat manfaat pribadi dari PMN BUMN tersebut.

“Dalam konteks pencegahannya, kami mengajukan permohonan Pengawasan dan Pengawalan ini kepada DPR.  ”

Apabila  nantinya, masih kata Boy terjadi dugaan pengambilan keuntungan pribadi yang mengarah KKN dari PMN BUMN, maka akan mudah menemukan bukti -buktinya untuk diserahkan ke DPR.

“Tentunya, sekaligus diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan setiap rupiahnya,” akhirinya.

BPUI

Seperti diberitakan, dari anggaran yang telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan tersebut, sebanyak Rp20 triliun bakal dikucurkan ke PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

BUMN BPUI awal tahun 2000-an sempat didera kasus korupsi dan Dirut BPUI Sujiono Timan dan Komisaris Utama BPUI Ali Wardhana dijadikan tersangka.

Sejumlah pengusaha mulai Prajogo,  Arifin diperiksa Kejaksaan Agung. Sampai putusan kasasi,  Sujiono dinyatakan bersalah,  tapi tersangka lain tak kunjung dilimpahkan ke meja hijau.

Hingga, kemudian dalam status buron,  Sujiono mengajukan Peninjauan Kembali dan dikabulkan.  Sejumlah aset yang sempat disita, tidak diminta kembali oleh Sujiono, tapi diserahkan ke negara.

Dari keterangan, dana Rp20 triliun untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.

Lalu,  PT. PLN menerima suntikan Rp 5 triliun yang bakal digunakan pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

Kemudian,  PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang.

Seterusnya, PT Hutama Karya Rp6,2 triliun guna modal kerja pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni, Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu.

Serta,  PT Pelindo III Rp 1,2 triliun,pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). PT PAL Rp 1,28 triliun, penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya.

Diikuti, PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 2,25 triliun, penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP. PT. LPEI Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan penugasan khusus ekspor (national interest account).

Terakhir, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 470 miliar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung gelar KTT G20, 2023 di TanaMori-Labuan Bajo. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *